Ali Rasyid, Sekolah Swasta Jangan Dimarjinalkan

  • Bagikan
Anggota DPRD Jabar, Ali Rasyid saat reses di Kelurahan Sungkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasiikmalaha. Ali Rasyid terus berupaya agar perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah swasta bisa terus naik bahkan bisa sama dengan sekolah negeri. ***

KAPOL.ID- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid terus berupaya agar perhatian pemerintah Daerah terhadap sekolah swasta bisa terus ditingkatkan. Bisa saja sama dengan sekolah negeri bahkan bisa lebih besar lagi.

Itu penting dilakukan agar tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena yang terjadi saat ini sekolah swasta seolah-olah dimarjinalkan. Padahal sekolah swasta juga memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Kami di DPRD terus berjuang agar sekolah swasta bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Jabar,” Kata Ali Rasyid saat Reses di Yayasan Jidris Assalam yang ada di Kampung Pagergunung, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Kamis (4/3/2021).

Kata dia saat ini pemerintah Provinsi Jabar sudah menggratiskan biaya SPP untuk tingkat SMA yang statunya Negeri. Begitu juga sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya yang memberatkan orang tua siswa termasuk untuk biaya pembangunan gedung sekolah.

Sedangkan untuk seolah yang statusnya swasta, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang nilainya mencapai Rp 700 ribu per siswa, itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan perlengkapan belajar.

“Alhamdulillah nilai BPMU ada kenaikan. Ketika saya masuk DPRD nilainya Rp 500 ribu, dan kami terus perjuangan hingga akhirnya naik menjadi Rp 700 ribu. Kami akan terus berjuang agar perhatian terhadap sekolah swasta bisa lebih besar lagi,” kata Ali Rasyid.

Perhatikan lain bagi sekolah swasta utamanya sekolah Madrasah atau sekolah yang ada di lembaga pesantren bisa memanfaatkan anggaran bantuan yang dialokasikan untuk para santri. Dan itu sudah diatur dalam peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau perda pesantren.

“Jadi bisa saja siswa yang tinggal di pesantren itu bisa mendapatkan beasiswa BPUM dan juga batuan yang dialokasikan ke pesantren. Nanti aturan diatur dan saat ini juklak junkis perda pesantren sedang dibuat pemerintah. Kami di DPRD sedang menunggu,” katanya.

Ali memiliki target bagaimana perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta bisa terus naik agar pendidikan di Jawa Barat benar-benar berkualitas dan tidak ada perbedaan antara swasta dan negeri.

“Semua sama bagimana bisa membangun generasi bangsa yang berkualitas demi kemajuan daerah di masa depan. Dan sekolah swasta tidak dimarjinalkan,” Katanya. ***

  • Bagikan