Komisi IV DPR RI: Pengendalian Kebakaran Hutan Tanggung Jawab Bersama

  • Bagikan

KAPOL.ID – Komisi IV DPR RI berkunjung ke lokasi rawan kebakaran di Blok Awilega, Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jumat (24/9).

Kunjungan tersebut, dalam rangka upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjelang musim kemarau.

Hadir dalam kunjungan, Ketua Komisi IV, Anggia Erma Rini beserta anggota sebanyak tujuh orang, Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK, didampingi Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Basar Manullang.

Bupati Majalengka yang diwakili Asda, Muhammad Umar, Ketua Pelaksana BPBD, Iskandar Hadi, Perum Perhutani, Kapolsek Sindangwangi dan Danramil Sindangwangi.

Anggia mengapresiasi atas kinerja semua pihak dalam upaya pengendalian kebakaran hutan yang sering terjadi di kawasan TNGC.

Menurutnya, pengendalian kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian kebakaran hutan.

Namun, tanggung jawab bersama, seperti Pemerintah Daerah, Muspika setempat dan masyarakat sekitar.

“Tahun ini kawasan TNGC tidak terbakar, pertahankan agar kedepannya tidak terjadi kebakaran,” ucap Anggia di lokasi.

Anggia menilai bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNGC sudah sangat baik, namun tetap perlu ditingkatkan.

Hal senada juga diucapkan anggota DPR RI Dapil Majalengka, Sutrisno.

Menurut dia, perlu ada kegiatan-kegiatan yang melindungi kawasan dan juga bersinergi dengan peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

Sementara M. Umar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPR RI yang turut peduli akan kelestarian kawasan TNGC sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup dan manusia yang ada di sekitarnya.

“Dukungan semua pihak diperlukan dalam upaya penyelelamatan kawasan TNGC dari kebakaran hutan,” katanya.

Kepala Balai TNGC, Teguh Setiawan ikut mendampingi kunjungan Komisi IV DPR RI
bersama dengan Didik Sujianto, Kepala Sub Bagian TU dan Jaja Suharja, Kepala SPTN Wil II Majalengka dan jajarannya.

Teguh menyanyatakan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu pembuatan embung air dan penanaman pohon melalui pemulihan ekosistem.

Menurut dia, embung-embung air pada lokasi rawan kebakaran di kawasan TNGC dikarenakan sebagian akses jalan yang sebagian besar sulit terjangkau dengan kendaraan.

Sehingga, memerlukan waktu dalam membawa peralatan pemadaman kebakaran apabila kebakaran hutan terjadi.

“Kita harapkan bahwa kerjasama semua pihak ini dapat memberikan hasil yang maksimal. Dengan terjaganya kawasan TNGC, keseimbangan ekologi yang ada di dalam kawasan dan luar kawasan terjaga. Terutama kehidupan manusia yang ada di sekitarnya,” tuturnya.

Sebagai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pada tahun 2021 Balai TNGC menggelar berbagai persiapan.

Yaitu, pembentukan brigade dalkarhut Balai TNGC, pemutakhiran data anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polhut (MPP).

Kemudian, koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Pemerintah daerah, BPBD, Kepolisian, TNI, lembaga pendidikan dan aktivis lingkungan, patroli pengamanan, dan pembuatan sekat bakar.

Adapun lokasi rawan kebakaran lingkup Balai TNGC seluas 7.393 ha yang terdiri dari sangat rawan seluas 3.082 ha dan rawan seluas 4.311 hektare. ***

  • Bagikan