oleh

Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 4 Nilai KPU Langgar Norma Hukum

KAPOL.ID –
Kuasa hukum pasangan calon Bupati nomor urut 4, Daddy Hartadi menilai KPU telah melanggar norma hukum.

Daddy mengatakan, dalam keputusannya KPU mengklaim sudah menjalani proses-proses klarifikasi hingga meminta keterangan saksi ahli.

“Proses itu merupakan kewenangan Bawaslu. Dalam UU Pilkada, KPU sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelanggaran pemilihan,” katanya di kediaman Iwan, Selasa (12/1/2021).

Laporan kliennya terkait pelanggaran yang dilakukan cabup petahana, lanjut dia, sudah memenuhi norma hukum baik secara formil dan materil.

Menurutnya, Bawaslu sudah melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait, termasuk saksi ahli dan klien sebagai pelapor.

Namun, KPU justru mengulang proses itu, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu.

“Padahal KPU tak diamanatkan melakukan hal itu dalam UU Pilkada. Rancunya, dalam putusan KPU ditampilkan juga UU Pilkada sebagai dasar hukum.”

“Tetapi menerapkan juga norma dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2013. Padahal isi dua aturan itu bertentangan,” ujar dia.

Karenanya, kuasa hukum menilai putusan KPU harus dibatalkan secara hukum.

Pihaknya juga sudah melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya ke Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tertanggal 8 Januari 2021.

Isinya mengenai tidak diterbitkannya putusan KPU tetang rekomendasi Bawaslu pada 6 Januari 2021, sebagai hari terakhir putusan.

“Kita sudah laporkan itu ke DKPP pada 8 Januari. Kita tampilkan bukti juga saksi ahli kepada DKPP. Laporan itu sudah teregistrasi,” kata dia.

Saat ini, pihaknya masih menunggu respon dari DKPP. Jika laporan itu memenuhi syarat, DKPP akan mengirimkan undangan persidangan.

“Biasanya kalau tak ada kekurangan, hanya tinggal menunggu undangan DKPP. Kita masih tunggu respon DKPP,” kata dia.

Selain itu, keluarnya putusan KPU Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 11 Januari 2021, akan menjadi bukti tambahan sebagai bahan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, dengan adanya putusan itu, KPU dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

“Apapun keputusan itu, kami hormati,” katanya.

Sementara itu, Calon Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 4, Iwan Saputra, mengaku kecewa dengan keputusan KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

Padahal menurut Bawaslu ada pelanggaran Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan Umum dan menurut UU jelas sanksinya pasal 71 ayat 5 pembatalan calon.

“Kami akan terus berupaya lewat jalur hukum dan menggunakan hak kami termasuk merebut kembali hak masyarakat tentang demokrasi yang berkeadilan, berkualitas dan berintegritas.”

“Kenyatannya hari ini penyelenggara Pemilu sudah merampas itu semua. Kami akan rebut kembali hak hak masyarakat,” ungkapnya.***

Komentar