Membaca Anomali Sosial Politik di Kota Tasikmalaya

  • Bagikan

Oleh Usman Kusmana
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial
Universitas Pasundan Bandung

Tasikmalaya kota kecilku yang asyik. Disana aku lahir dan dibesarkan. Meskipun hampir 10 tahun aku berkelana di Ibukota. Kenangan kecilku hingga usia tamat SMA tentu amatlah membekas.

Kota Tasik identik dengan kata santri. Karenanaya ada lagu qasidah yang populer dengan lirik “Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari, muda mudi berbusana rapi. Menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji”

Tasikmalaya sebelum terpisah secara teritorial Kabupaten dan Kota adalah memang daerah pusat lembaga pendidikan pesantren di wilayah Priangan Timur Jawa Barat. Ada ribuan pesantren dengan ribuan santri dari berbagai pelosok daerah Tasikmalaya sendiri maupun luar Tasikmalaya.

Perkembangan dan transformasi ilmu agama di Jawa Barat sebelum banyaknya muncul fakultas keagamaan di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta adalah lahir dari pondok pesantren.

Banyak tokoh ulama dan cendekiawan muslim lahir dari didikan pondok pesantren. Meskipun banyak juga yang alumnus pesantren saat ini bertransformasi dalam ruang ruang pengabdian di luar pendidikan keagamaan. Apakah menjadi birokrat, politisi maupun mobilitas sosial ekonomi lainnya.

Semata karena memang semakin terbukanya peluang dan kesempatan pengkhidmatan santri dalam ruang ruang sosial karena perkembangan kehidupan saat ini.

Kekhasan Tasik sebagai kota Santri juga seakan menyeimbangkan diri dengan dinamika dan perkembangan sosial ekonomi dan politik daerah dan nasional. Banyaknya terjadi panjat sosial dan mobilitas sosial santri yang masuk ranah politik dan pemerintahan apakah jadi Bupati, walikota maupun jadi Anggota DPRD dan jadi pengusaha lokal menjadikan ada nuansa sosial dan politik serta ekonomi yang berbeda dan khas juga di Tasikmalaya.

Secara sosial dan ekonomi Tasikmalaya kini berkembang menjadi daerah yang identik sebagai kota jasa dan kota perdagangan. Kemajuannya boleh dibilang sangatlah pesat. Terlebih pasca pemekaran menjadi 2 daerah yaitu Kabupaten Tasikmalaya sebahai induknya yang mengalah ke pinggiran Singaparna sebagai ibukotanya dan Kota Tasikmalaya sebagai anak mengelola 10 kecamatan yang berada di wilayah pusat perkotaan awal Tasikmalaya.

Akan tetapi dibalik semuanya itu terdapat anomali yang patut di kaji dan dipelajari lebih lanjut.

Tulisan ini hendak membuka beberapa fenomena anomali tersebut yang terjadi di Kota Tasikmalaya baik anomali ekonomi, anomali sosial maupun anomali politik. Tentu arahnya bisa kajian terhadap formulasi kebijakan publik yang yang di buat oleh para stakeholder.

Fenomena Anomali Sosial dan Ekonomi

Kita semua pasti mengakui bahwa Kota Tasikmalaya dari aspek ekonomi dan sosial terlihat maju pesat. Secara kasat mata kita menyaksikan pembangunan fisik infrastruktur yang tiada henti. Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan swasta.

Pemerintah membangun infrastruktur hot mix jalan hingga ke pelosok jalan dan gang perkampungan di semua kelurahan. Jalan lingkar sedang di kebut. Fasilitas kantor dan sarana penunjang pendidikan dan kesehatan tak berhenti di perbaiki.

Mal terbesar se priangan timur ada di Kota Tasikmalaya yaitu Asia Plaza, ada juga Mayasari Plaza, Jogja Dept store, apalagi kalau Alfa dan Indomart yang selalu berdampingan “jlug jleg” berada di beberapa lokasi strategis hampir di semua wulayah Kecamatan. Bahkan mulai masuk kelurahan. Mal-mal itu jika tanpa wabah covid 19 selalu penuh dipadati warga. Apalagi jika akhir minggu atau hari libur dan hari raya besar keagamaan seperti lebaran dan tahun baru.

Hotel berbintang terus bermunculan. Santika, Horison, Fave, Grand Metro terakhir Amaris yang notabene jaringan perhotelan yang skalanya nasional. Dan tingkat huniannya pun menunjukan angka yang relatif tinggi, jika libur weekend bahkan selalu penuh. Rumah makan hingga Cafe bak jamur di musim hujan, bermunculan secara massif dengan fenomena anak tongkrongan yang ngumpul sambil ngopi di dalamnya.

Lalu, Apakah dengan fenomena itu linear dengan tingkat kesejahteraan warganya atau malah menimbulkan anomali lainnya? Pemandangan hadirnya berbagai fasilitas publik dalam wujud mall, hotel, cafe dan sejenisnya yang apabila di nisbatkan dengan ciri khas daerah sudah identik sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan.

Namun demikian, faktanya ternyata berbicara lain. Jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya menempati urutan tertinggi di Jawa Barat. Angka HIV AIDS juga menunjukan angka yang sama. Belum lagi penyalahgunaan narkoba dan prostitusi yang di bawah permukaan begitu nyaring terdengar. Banyak mall dan hotel serta cafe diakui atau tidak malah linear dengan merebaknya prostitusi baik offline maupun online.

Anomali Kota Santri dan Merebaknya Islam Politik

Branding sebagai Kota Santri tentu faktual dengan bacaan historis dan sosiologis Tasikmalaya dengan kultur sosial keagamaannya. Sebagai daerah dengan ikatan historis politis yang kuat dengan spirit DI/TII nya, Kota Tasikmalaya juga dibaca sebagai salah satu daerah yang memiliki ciri khas gerakan politiknya yang mencerminkan Islam Politik. Yaitu munculnya gerakan gerakan politik dengan tema dan isu seputar implermentasi syariat Islam dalam ruang publik. Dan salah satunya lahir produk hukum dalam bentuk Perda tentang tata nilai di Kota Tasikmalaya.

Aktifitas harokah politik dari kalangan Islam politik ini termasuk kencang di Tasikmalaya. Jika ada peristiwa lokal maupun nasional yang dianggap bersinggungan dengan spirit harokah politik Islamnya, maka berbagai elemen harokah Islam menyatu dan berkumpul dan meneriakannya dalam ritual rutin ba’da jumat dalam wujud aksi demonstrasi dan unjuk rasa menyuarakan suara suara dukungan ataupun protes terhadap sosok pejuang islam yang di dzalimi atau penguasa negara yang dianggap merugikan Islam.

Salah satu contoh terbaru adalah aksi Jumat 1812 kemarin. Ribuan masa ummat Islam turun ke jalan menyuarakan dukungan terhadap IB FPI Habib Rizieq Sihab dan memprotes tindakan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap beliau dan langkah refresif aparat kepolisian terhadap pengikutnya. Dimana beberapa lalskar FPI ditindak tegas aparat dan yang melakukan aksi yang dianggap melanggar Prokes juga di tindak dan di proses hukum.

Semua kita pasti mengakui bahwa gerakan islam politik di Kota Tasikmalaya cukup kuat. Bahkan nyaring terdengar hingga ke level nasional. Tasik identik dengan simbol gerakan politik dengan simbol keagamaannya. Syariatisasi politik juga kenceng terdengar.

Akan tetapi, muncul pula anomalinya secara politik juga. Bahwa ada peristiwa politik terkini yang bisa dikatakan anomali dari bacaan beberapa paragraf diatasnya. Bahwa kalangan Islam Politik tersebut bereaksi atas di tahannya walikota Tasikmalaya Budi Budiman karena tindak pidana korupsi oleh KPK RI.

Bagaimana reaksinya? Beberapa Kalangan aktifis Politik Islam tertentu dan bahkan dikategorikan ulama malah menunjukan dukungannya. Pagar Mesjid Agung dipenuhi oleh spanduk-spanduk dukungan terhadap Walikota yang sudah menjadi tersangka KPK. Suaranya juga tegas dibunyikan di berbagai media cetak dan online.

Makanya tidaklah aneh masyarakat awam menilainya koq begini. Sampai sampai penulis mendengar ungkapan polos seorang ibu di sebuah rumah makan ” Aneh nya di Tasik mah geus puguh Walikota teh di tahan KPK sabab Korupsi, naha aya ajengan nu ngabarela. Atuh ngabenerkeun kana tindakan salah kitu mah”. Saya hanya tersenyum mesem mendengar ucapan seorang ibu tua itu. Fenomena itu walau bagaimanapun adalah anomali.

Fenomena sosial ekonomi dan keagamaan seperti diatas tentu saja menunjukan bahwa ada anomali. Ada situasi yang terbalik. Bertentangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Antara cita dan fakta tidak nyambung. Bertolak belakang.

Ketika fenomena sosial dan ekonomi serta politik maupun keagamaan tidak nyambung, maka harus dicari akar masalah dan penyebabnya. Mengapa derasnya pembangunan fisik materi yang menunjukan branding kota jasa dan kota perdagangan tidak linear dengan tingkat kesejahteraan dan menurunnya angka kemiskinan.

Sokongan politik dari kekuatan Islam politik juga mengapa tidak linear dengan keterciptaan tertib sosial dalam wujud menurunnya angka HIV AIDS, Prostitusi, Narkoba, Geng Motor dan penyakit sosial lainnya di Kota Tasikmalaya termasuk dalam tata kelola pemerintahannya.

Ini tentu saja tantangan serius bagi semua stakeholder yang ada. Baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat pada umumnya. Identifikasi masalah dalam perumusan kebijakan publik secara komprehensif wajib dilakukan. Agar kita bisa mempersempit gap anomali yang terjadi di sekitar kita.***

  • Bagikan