Mendata Seniman

  • Bagikan

 

Oleh Ridwan Hasyimi

Pada 26 Juli 2021, sejumlah seniman Jawa Barat yang tergabung dalam Akar Seni Jawa Barat (Aksen Jabar) melakukan pertemuan virtual dengan Gubernur Ridwan Kamil. Salah satu poin yang disampaikan adalah kemungkinan relaksasi PPKM agar seniman dapat kembali manggung demi dapur tetap ngebul.

Dengan alasan angka kasus masih tinggi, poin ini tidak bisa dikabulkan pemerintah. Lagi pula, PPKM Darurat ini bukan kuasa Pemprov, melainkan Pemerintah Pusat. Namun, Kang Emil berjanji menyalurkan bantuan sosial (bansos) khusus seniman berupa uang sebesar Rp400 ribu dan paket sembako.

Per hari ini (03/08/2021), sejumlah seniman di Jawa Barat memang sudah mendapatkan bansos tersebut. Namun, sebagaimana soal bansos pada umumnya, pasti ada kisah keterlambatan, ketidaktepatan, dan ketidakmerataan. Khusus ketidaktepatan dan ketidakmerataan, biasanya biang keroknya adalah data.

Hingga hari ini, besar kemungkinan pemerintah tidak memiliki data yang valid mengenai seniman. Hal ini berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. Jangankan data valid tentang seniman yang kriterianya sangat cair, luwes, bahkan tidak jelas dan memusingkan, data kemiskinan yang kriterianya sangat jelas pun, masih terdapat banyak masalah.

Mendata seniman bukan perkara gampang. Bukan sekedar mencatat atau memasukan si A atau kelompok B ke dalam format data pemerintah. Itu hal teknis yang anak Sekolah Dasar jaman now saja mampu melakukan. Ada persoalan mendasar yang harus tuntas dulu. Yaitu, mengenai batasan seniman.

Pada dasarnya, memang tidak harus ada otoritas dalam kesenian. Kesenian tidak membutuhkan lembaga stempel. Seni akan menjadi menjadi seni bila semesta, atmosfer, dan ekosistemnya menjadikan dan/atau menerimanya demikian.

Penyair, pemikir, sekaligus anggota Akademi Jakarta, Afrizal Malna, menyebut, negara tidak punya hak mengatur dan menentukan “mana yang teater dan mana yang bukan teater. Mana yang tari, dan mana yang bukan tari”. “Kuasa” itu adalah urusan publik. Oleh karenanya, ia mendukung pembubaran Direktorat Kesenian dan Direktorat Sejarah di Direktoral Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan RI dan menyebutnya sebagai langkah progresif.

Pada titik tertentu, argumen itu ada benarnya. Namun, ketika berurusan dengan bansos yang tentu sangat membutuhkan data yang valid, argumen itu menjadi dilematis.

Untuk memperoleh data, terlebih dulu harus ditentukan kriteria, batasan, definisi, atau variabelnya. Siapakah seniman? Misalnya, jawabannya adalah orang yang mencipta karya seni. Lantas, apa itu karya seni? Apa itu seni? Di mana batasan “mencipta”? Apakah merepetisi karya orang lain dapat digolongkan ke dalam “mencipta” juga? Apa beda pengrajin (craftsman) dan seniman (artist).

Pertanyaan itu bukan hal baru. Sejak lama, hal demikian jadi bahan bahasan para pakar. Dasarnya adalah “apa yang seni dan apa yang bukan seni”. Apakah pemerintah hadir dalam diskusi-diskusi semacam itu? Atau setidak-tidaknya tahu?

Rujukan untuk definisi seniman versi pemerintah yang paling tua adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 1960 tentang Pemberian Hibah Seni. Pasal 1 huruf a berbunyi, “seni ialah seni rupa, seni drama, seni tari, seni suara, seni bunyi, kesusastraan dan sebagainya.” Selanjutnya, pasal 1 huruf b menyatakan, “seniman ialah orang yang bekerja dalam salah satu bidang atau lebih yang disebut pada huruf a.”

Batasan seni dan seniman dalam regulasi yang diteken Soekarno ini sangat sederhana sekaligus luas. Apa yang dimaksud “bekerja dalam”? Apakah seniman adalah mereka yang menjadikan seni sebagai profesi atau mata pencaharian utama?

Pertanyaan-pertanyaan demikian boleh jadi dicari jawabannya lewat diskusi namun sukar mendapat buktinya di lapangan. Bila seniman adalah mereka yang menjadikan seni sebagai mata pencaharian utama, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Mereka yang mendaku seniman sering kali juga adalah ASN, dosen, guru, wartawan, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Bahkan sekedar pengangguran yang nyaru menjadi makelar proposal pun sering kali disebut atau mendaku seniman.

Mereka yang “berprofesi ganda” ini lebih sering menjadikan “profesi sampingannya” sebagai mata pencaharian utama daripada berharap pada “profesi utamanya”, yaitu seniman. Kalau mau diurut sampai akar, akan sampai juga pertanyaan mendasar tentang identitas serta relasi warga negara dan negara. Apa pemerintah mau mikir sampai segitunya?

Entah karena malas atau memang belum menemukan formula yang pas, sejumlah pemda akhirnya bikin jalan pintas: Surat Keputusan (SK) Kelompok Seni. Di Ciamis, misalnya. Seniman yang “diakui” pemerintah adalah mereka yang tergabung dalam kelompok seni ber-SK. Kelompok-kelompok seni musti mendaftarnya kelompok dan anggotanya ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudpora) Ciamis.

SK semacam ini jadi jimat sakti. Mereka yang tak ber-SK tak bisa menerima bantuan pemerintah, baik edisi corona maupun edisi regular. Ikhtiar semacam ini tidaklah buruk sejauh proses pembuatannya bersih dari praktik-praktik yang sama sekali tidak berkaitan dengan kesenian itu sendiri dan budaya formalitas yang asal.

Peran Dewan Kesenian/Kebudayaan

Afrizal ada benarnya. Pada dasarnya, seni tidak membutuhkan otoritas. Negara jangan alih profesi jadi hakim estetika yang menentukan jelek-indahnya karya seni. Namun, sebatas agar komunikasi negara dan seniman lancar-wajar, perlu ada semacam lembaga representasi seniman. Di sejumlah daerah namanya Dewan Kesenian. Ada pula yang menggunakan nama Dewan Kebudayaan.

Sebenarnya, keduanya punya wilayah kerja yang berlainan. Yang satu fokus pada kesenian. Sementara yang satunya melebar mengurusi kebudayaan. Selain mengurusi teater, Dewan Kebudayaan juga (se)harus(nya) mengurusi budidaya kopi lokal, bahasa daerah, dan aliran kepercayaan. Bukankah ketiganya sama-sama ranah kebudayaan?

Terlepas dari perbedaan tersebut, baik Dewan Kesenian maupun Dewan Kebudayaan sama-sama dipandang sebagai representasi seniman. Idealnya independen dalam arti bebas dari intervensi pihak mana pun termasuk pemerintah. Independensi ini penting mengingat posisi mereka sebagai “penyambung lidah rakyat”.

Jika dewan ini bekerja baik dan on the track, pendataan seniman harusnya bisa berjalan lebih mulus. Alih-alih otoritas seperti Dewan Pers di dunia jurnalistik, Dewan Kesenian/Kebudayaan lebih merupakan fasilitator atau jembatan antara pemerintah dan seniman. Kalaupun dewan harus membuat kriteria tentang seni, karya seni, dan seniman, bentuknya lebih merupakan konvensi atau mufakat bersama yang boleh jadi sangat longgar alih-alih ketetapan yang kaku dan rigid.

Daripada membuat batasan yang kaku dan sempit yang akhirnya mengerdilkan kesenian, lebih baik jika Dewan Kesenian/Kebudayaan membuat ruang-ruang persamaan, rumpun, atau kategori. Jadi, spektrumnya luas namun tetap memiliki kategori yang jelas.

Untuk konteks Ciamis, Dewan Kebudayaan Ciamis nampaknya belum melakukan apa-apa terkait nasib seniman di masa pandemi. Mungkin masih menarik nafas panjang usai dihantam kasus dugaan penistaan budaya di Karangkamulyan yang menggegerkan itu. Semoga saja demikian dan bukan karena lembaga ini impoten atau punya cacat bawaan.

Dalam kasus bansos, fungsi dewan semacam ini harusnya bisa lebih dioptimalkan sebagai mitra kerja pemerintah. Misalnya, dengan menjalin kerjasama dalam hal pendataan seniman terdampak pandemi Covid-19. Karena anggaran pasti terbatas, harus ada prioritas. Mereka yang tergolong “seniman kaya” dan/atau “berprofesi ganda” dan dipandang kokoh secara ekonomi, mengantri paling belakang.

  • Bagikan