oleh

SID dan KIM, Upaya Mewujudkan Desa Mendunia

Oleh Aan Anwar Sihabudin
(Dekan FISIP Universitas Galuh)

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki relasi paling dekat dengan masyarakat, sekaligus dalam perkembangan terkini memiliki sejumlah tantangan dan peluang yang penting untuk dielaborasi guna mewujudkan desa yang maju, sejahtera, dan mandiri bisa semakin mendekati. Hal itu relevan dengan salah program nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Jika diukur dengan jumlah, sejatinya Desa adalah salah satu kekuatan terbesar negeri ini yang memiliki lebih dari 70.000 Desa. Jika saja satu desa memiliki satu keunggulan, maka sesungguhnya negeri ini akan memiliki keunggulan sejumlah desa tersebut. Luar biasa! Meski dalam realitasnya, membangun desa tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan sejumah ikhtiar dan keseriusan untuk mewujudkannya dengan melibatkan lintas aktor, lintas sektor, dibutuhkan regulasi dan fasilitas yang mendukung, terutama yang paling dekat dengan desa adalah komitmen/perhatian pemerintah daerah beserta kebijakan-kebijakan yang digulirkannya.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh melalui Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki komitmen untuk terus mendorong, mendampingi, dan memajukan Desa. Salah wujud keberpihakannya diaktualisasikan dalam kegiatan praktikum pemerintahan yang dilaksanakan mulai 12 Oktober sampai 21 Nopember 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh 250 orang mahasiswa yang tersebar pada 40 Desa di 6 Kabupaten/Kota, yakni: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Cilacap.

Dalam kegiatan tersebut difokuskan untuk membantu desa-desa dalam dua hal, yakni: pertama, terwujudnya Sistem Informasi Desa (SID) yang ditandai dengan dimilikinya domain oleh desa yang terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua, terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar pada Dinas Komunikasi dan Informatika di daerahnya masing-masing.

Kedua hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan/dimiliki oleh desa terutama di era revolusi industri (4.0) seperti saat ini. Dengan dimilikinya SID dan KIM diharapkan desa-desa dapat mengelaborasi segenap potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan desa bisa lebih mendunia, mengingat desa-desa adalah potensi besar negeri ini.

Urgensi SID
Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Desa menjadi mendunia adalah adanya SID yang bertujuan: Untuk penguatan pengawasan pembangunan desa, dengan adanya Sistem Informasi Desa yang terbuka bagi publik maka pengawasan pembangunan desa akan semakin jelas dan tepat sasaran; Untuk penguatan pemetaan kondisi dan potensi desa, dengan adanya Sistem Informasi Desa kondisi dan sektor-sektor yang menjadi potensi unggulan desa dapat didokumentasikan; dan Untuk penguatan kualitas pelayanan publik desa, dengan adanya Sistem Informasi Desa, data-data dan dokumen surat menyurat untuk pelayanan publik desa  akan lebih akurat dan cepat didapat, sehingga kualitas pelayanan publik desa meningkat.

Dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini, maka informasi-informasi (terutama soal potensi) bisa didesiminasikan melalui keberadaan website yang dimiliki oleh Desa. Pada sisi ini dibutuhkan infrastruktur yang baik, hardware, software, dan brainware yang mumpuni. Dimana keberadaan website bertujuan untuk: Publikasi keberadaan Desa ke seluruh dunia; Menginformasikan profil dan seluruh potensi Desa; Mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Desa, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat tanpa hambatan apapun, dalam rangkaian percepatan pembangunan desa; Program-program Desa, Foto-foto kegiatan desa, Video pun dapat diakses di seluruh dunia; Pengumuman Desa, dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga desa yang ada di seluruh indonesia bahkan yang sedang merantau ke luar negeri; dan Berita terkini program Desa, dapat memberikan informasi ke publik berbagai aktivitas pembangunan desa sehingga bisa bersinergi dengan gerak langkah pembangunan di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan SID tersebut, Pasal 86 ayat (1) sampai (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengamanatkan bahwa: (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan
pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Urgensi KIM
Berkaitan dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial menyebutkan bahwa salah satu lembaga komunikasi sosial itu adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan yang didefinisikan sebagai Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan
pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Selanjutnya Urgensi eksisten KIM dapat dilihat dalam kerangka acuan yang dirilis oleh Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika. Dalam tulisan ini hanya sebagian saja yang hendak disampaikan, misalnya mengenai: Asas, Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Aktivitas Pokok,dan hubungan kelembagaan. Hal-hal tersebut adalah urgensi dari eksistensi KIM. Berkaitan dengan asasnya, KIM berasaskan Pancasila, Menjungjung tinggi objektivitas, keabsahan, dan keterbukaan informasi. Sementara visinya adalah terwujudnya masyarakat inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera.

Selanjutnya KIM memiliki beberapa fungsi, yaitu: Mendorong tumbuh dan berkembangnya KIM secara mandiri; Meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antaranggota masyarakat dan antara pemerintah dengan masyarakat; Meningkatkan kemampuan anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi untuk mengatasi kesenjangan informasi; dan Mengembangkan dan meningkatkan aktivitas KIM dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilaitambah masyarakat dan menyearap/menyalurkan aspirasi masyarakat. Sementara tugas KIM adalah: Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi; Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antaranggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa; Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antarkelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah),sehingga tercipta kerja sama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

Berikutnya KIM memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai:Wahana informasi antaranggota KIM, dari KIM kepada pemerintah,dan dari pemerintah kepada masyarakat; Mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik; Sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat dalam bidang informasi dan media massa, dan sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Adapun yang menjadi aktivitas utama KIM lebih populer dengan singkatan ADINDA, yaitu: Akses, yaitu aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung; Diskusi, yaitu proses tukar-menukar informasi dan pemecahan masalah; Implementasi, yaitu tahapan menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan dan informasi yang diperoleh; Networking,yaitu jaringan kelembagaan yang merupakan hubungan dengan kelompok/lembaga/instansi dalam rangka saling tukar-menukar informasi dan pengalaman dalam pendayagunaan informasi; Diseminasi, yaitu penyebarluasan informasi yang sudah diolah ke lingkungan sekitar; Aspirasi, yaitu aktivitas menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Independensi KIM
Independensi KIM juga dapat dilihat dalam kerangka acuan yang menyebutkan mengenai sifat dan kedudukannya yang bersifat mandiri (bebas, tidak terkait dengan kepentingan politik apapun) dan swadaya. Mengacu kepada kerangka acuan tersebut, maka baik secara konseptual maupun secara organisasi, KIM sejatinya merupakan organisasi yang independen dan mandiri guna mengelaborasi segenap potensi yang dimilikinya, maka ia tidak bisa dan tidak boleh menisbatkan diri atau mengikatkan diri pada kepentingan kelompok tertentu, terlebih urusan politik praktis. Juga sebaliknya ia tidak tidak bisa dan tidak boleh diklaim oleh kepentingan politik tertentu, meski sekedar menjustifikasi terhadap aksi dukung-mendukung atau tolak-menolak.

Independensi harus menjadi komitmen dan tindakan bersama agar KIM bisa memainkan perannya secara tepat, proporsional dan kontributif bagi kemajuan masyarakatnya.
Memahami hal-hal yang dijabarkan dalam kerangka acuan tersebut menjadi penting untuk kita pahami bersama agar tidak terjadi missleading atau bahkan disalahgunakan yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap eksistensinya, yang sampai saat ini diakui atau tidak, suka atau tidak dapat dikatakan KIM masih berjalan tertatih-tatih.

Semoga SID dan KIM ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi yang mengaturnya dan dapat menjawab ekspektasi publik akan keberadaannya. Desa maju, negara Jaya.***

Komentar