SK Anggota DPRD Dijaminkan Wajar-wajar Saja

  • Bagikan

TASIKMALAYA, (KAPOL) – Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya, Oslan Khaerul Falah, tidak menampik, sedikitnya 15 legislator yang baru dilantik sudah mengajukan SK-nya untuk “diboreuhkeun”. Informasi itu sudah tersiar dan mengundang komentar warga.

Wakil Direktur DPP Sipatutat, Myftah Farid, memandang SK penetapan anggota DPRD tujuannya adalah untuk meresmikan jabatannya sebagai anggota DPRD dengan tugas dan fungsi yang jelas sebagai wakil rakyat, tidak pernah ada tujuan untuk difungsikan sebagai alat jaminan atau transaksi piutang.

“Jika anggota DPRD menggunakan SK untuk kepentingan berhutang ke Bank, saya kira patut dipertanyakan alasannya, jangan sampai uang hasil gadai SK tersebut digunakan untuk menyesuaikan penampilan karena sudah terpilih (merubah gaya hidup), lebih mengutamakan gaya hidup dibanding produktivtas kerja atau Apa karena menutup utang kampanye?” katanya.

Namun, mesti kurang etis, kata dia, hal itu wajar. Lantaran, fenomena gadai SK bukan hanya terjadi pada tahun politik sekarang ini beberapa periode kebelakang pun sama terjadi. Akan tetapi ini harus menjadi perhatian kita bersama, apalagi para pungsionaris partai dan para penegak hukum. Myftah Farid

“Karena prilaku tersebut bisa menjadi citra buruk bagi partai, semntara bagi penegak hukum bisa saja fenomena gadai SK ini menjadi modus baru perilaku korupsi, yaitu kewajiban pembayaran cicilan ke bank dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor) yang berkepentingan dalam upaya suap untuk mendapatkan proyek. Proses seperti itu adalah proses tindak pidana korupsi yang halus, karena tidak menerima uang suap secara langsung,” katanya. (KP-01)

  • Bagikan