KAPOL.ID – Delapan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sumedang menerima bantuan keuangan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dilakukan Kepala Badan Kesbangpol H Asep Tatang Sujana bersama para pimpinan Parpol dengan disaksikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, di Gedung Negara, Selasa (14/6/2022).
Kepala Badan Kesbangpol Asep Kabupaten Sumedang Asep Tatang Sujana mengatakan, bantuan diberikan berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik.
“Total bantuan yang diserahkan senilai Rp.927.246.000,- dengan jumlah yang diterima masing-masing Parpol berbeda-beda, berdasarkan hasil suara yang didapat pada pemilihan legislatif Tahun 2019 yang lalu dengan besaran Rp.1500 per suara,” tuturnya.
Bantuan tersebut, kata Asep, diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik anggota partai politik dan masyarakat serta digunakan untuk operasional partai politik.
“Bantuan ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan, dirinya sangat menghargai dan menghormati keberadaan partai politik sebagai modal dasar sekaligus faktor dominan dalam menentukan arah tujuan pembangunan ke depan.
“Kehadiran partai politik menjadi pilar demokrasi yang bisa memberikan warna dan kontribusi untuk pembangunan Indonesia termasuk pembangunan di Kabupaten Sumedang,” tuturnya.
Dikatakan bupati, Pemkab Sumedang sangat membutuhkan saran, masukan, ide dan gagasan partai politik, baik itu melalui jalur DPRD maupun forum-forum lainnya untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Sumedang.
“Saya harapkan Parpol hadir dan mewarnai dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk dalam penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat” tuturnya.
Bupati berkata, pihaknya berupaya menaikkan bantuan Parpol sesuai dengan persetujuan DPRD dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan pendidikan politik.
“Insyaallah, kalau ada persejutuan dari DPRD, ke depannya bantuan untuk Parpol ada kenaikan. Lebih cepat lebih baik. Mudah-mudahan di (Anggaran) Perubahan,” katanya.
Menurut bupati, pendidikan politik sangat penting untuk internal maupun eksternal partai dalam meningkatkan kompetensi aparatur partai dan partisipasi politik. ***
