KAPOL.ID – Perda tentang Penyelenggaraan Pemakaman tidak hanya berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPU-TRPP-LH). Ada satu materi yang memiliki hubungan langsung dengan Dinsos.
Perda tentang Penyelenggaraan Pemakaman sendiri baru berupa Rancangan Perda. DPRD Kabupaten Tasikmalaya mematangkan beberapa materi, kemudian harus berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sekalipun demikian, Ketua Pansus Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Aang Budiana menyatakan bahwa pada prinsipnya Rancangan Perda tersebut akan rampung. Pembahasannya sendiri baru sebanyak empat kali.
“Perda ini materinya cukup banyak. Kami terus matangkan materinya, termasuk sanksi apa saja yang akan berlaku. Walaupun prosesnya masih cukup panjang, tapi kami yakin dapat menyelesaikannya,” terang Aang beberapa waktu lalu.
Di pihak lain, anggota Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman dari Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli mengemukakan bahwa Ranperda tersebut banyak kaitannya. Walaupun lebih spesifiknya berkaitan dengan DPU-TRPP-LH.
