BIROKRASI

Peringatan Satu Dasawarsa OGI, Bupati Dony Jadi Narsum

×

Peringatan Satu Dasawarsa OGI, Bupati Dony Jadi Narsum

Sebarkan artikel ini
H. Dony Ahmad Munir

KAPOL.ID – Peringatan “Satu Dasawarsa Open Government Indonesia (OGI)” di Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta dan Dony Ahmad Munir menjadi narasumber.

Kegiatan yang digelar Selasa, (7/2/2023) tersebut, bertajuk “Satu Dasawarsa Keterbukaan Pemerintah: Mewujudkan Pembangunan yang Transparan dan Partisipatif”.

Terpantau, juga dilaksanakan Peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI VII oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappens) Suharso Monoarfa.

Bupati Sumedang, menjadi panelis kedua pada Sesi Diskusi untuk berbagi pengalamannya dalam memimpin Sumedang.

Dalam paparannya, Bupati Sumedang menyampaikan bahwa yang pertama ia lakukan ketika memimpin Sumedang adalah dengan melakukan reformasi birokrasi.

Dari perspektif budaya, kata bupati,  Sumedang merupakan bekas kerajaan yang menganut sistem patron and client sehingga ketika patron nya bagus maka client nya  akan ikut.

“Hal pertama dilakukan adalah bureaucratic reform. Jadi pemimpin pemerintahannya direformasi, didorong supaya menjadi role model, menjadi panutan dan contoh,” ujarnya.

Selanjutnya, hal kedua yang dilakukan adalah menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendapatkan data real-time dan akurat guna mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan dan pelayanan.

“Jadi reformasi birokrasi dan SPBE.  Contoh reformasi birokrasi ialah mengubah budaya ASN dari comfort zone ke competitif zone, dari manual ke digital, dari dilayani ke melayani,” terangnya.

Lanjut dikatakan bupati, partisipasi akan terjadi ketika ada trust dari publik.

Menurutnya, agar publik ada kepercayaan kepada pemerintah maka pemerintah harus terbuka dan menjadi contoh.

“Inilah yang kami lakukan sehingga dengan cara ini kami ada lompatan-lompatan capaian kinerja makro kami,” ujarnya.

Dijelaskan, pada awalnya kapasitas pemerintahan dan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Sumedang rendah.

Namun, berkat kerja keras dan kerjasama seluruh ASN selama empat tahun semakin membaik.

“SAKIP kami pada awalnya  48,23 atau C, rangking ke-27 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat,” ucap dia.

Sekarang, SAKIP-nya sudah BB. Kemudian SPBE kami dari awalnya 2,48, tahun ini menjadi 3,84 atau nomor satu di Indonesia untuk kategori daerah. ***