KAPOL.ID – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi Rakyat Anti Penggusuran menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Aksi yang dikoordinatori oleh Angga ini merupakan respons atas gelombang represivitas aparat dan militerisasi di lingkungan masyarakat.
Angga menyebutkan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap rezim yang berupaya membungkam suara rakyat.
“Ini merupakan aksi responsif. Tadi malam kita koordinasi dengan beberapa titik warga di kampung kota Bandung yang berlawan, ada Dago Elos, Taman Sari Bersatu, Cipedes Melawan, dan Sukahaji Melawan,” ujar Angga, disela – sela aksi, didepan Gedung DPRD Jabar, Kamis (4/9/2025)
Aksi yang mengusung tema ‘Buang Sampah Pada Tempatnya’ ini dilakukan sebagai kritik terhadap para anggota dewan yang dianggap tidak peka terhadap aspirasi rakyat.
Angga berpendapat bahwa demonstrasi di depan DPRD selama ini hanya sebatas simbolis dan para dewan tidak mau mendengarkan
“Warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Apa bedanya mereka dengan sampah?” tegas Angga.
Sepuluh Tuntutan Rakyat Anti Penggusuran
Dalam aksi ini, Angga menyampaikan 10 tuntutan utama yang disuarakan oleh aliansi.
Beberapa di antaranya yang paling mendesak adalah:
Kita menolak Represivitas Aparat:Mendesak penghentian represivitas aparat secara membabi buta, baik dari TNI maupun Polri.
“Kami tidak menginginkan adanya militer di tengah-tengah sipil. Kembalikan militer ke barak,” kata Angga.
Reformasi Polri: Menuntut reformasi Polri dan pertanggungjawaban atas kematian 10 warga Indonesia yang gugur dalam aksi-aksi penuntutan pada Agustus-September.
Bebaskan masyarakat yang ditahan:Mendesak dibebaskannya seluruh kawan-kawan masyarakat yang ditahan di polda dan polres masing-masing di seluruh Indonesia.
Berantas Korupsi: Menuntut hukuman mati, pemiskinan, dan penyitaan seluruh aset koruptor.
Batalkan Kerja Sama Pemprov Jabar dengan TNI: Menolak kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, yang dinilai akan melanggengkan peran militer di ranah sipil.
”Dengan slogan ‘Warga Jaga Warga’, kami berharap demokrasi tidak bisa dibungkam. Ini adalah semangat bagi seluruh elemen untuk tidak ragu membuat aksi-aksi massa dalam bentuk apapun,” tutup Angga.***
