Oleh: Azis Abdullah
Keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia menjadi perbincangan serius di masyarakat.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa bulan Oktober ada sebanyak 16.109 orang dilaporkan menjadi korban keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Oktober 2025.
Sesuai data tersebut, pada bulan oktober jumlah korban tertinggi, yakni ada 6.823 orang.
Angka tersebut meningkat dibanding September yang mencatat 6.052 korban dan Agustus sebanyak 2.226 korban.
Berkaca dari data tersebut, tentu saja harus ada evaluasi secara menyeluruh dari pemerintah pusat.
Kasus keracunan pun terjadi di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sumedang, yang menurut Dinas Pendidikan, tercatat 164 siswa mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.
Keracunan tersebut, terjadi di beberapa sekolah yang diantaranya di SMK Ujungjaya tercatat ada 140 siswa dan 24 siswa di SMK Tomo.
Dampak dari kasus keracunan tersebut, sejumlah pemanfaat mengaku khawatir saat akan menikmati menu MBG.
Ada beberapa langkah yang harus disikapi Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG, upaya menekan kasus keracunan.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia menu agar bisa memastikan bahan makanan sebelum dimasak higienis, juga aman soal waktu pendistribusian.
Hasil analisa ahli gizi, memang sebagian kasus keracunan yang terjadi akibat ada makanan mengandung bakteri atau busuk.
Makanan menjadi busuk, akibat jarak tempuh dari dapur MBG ke lokasi pemanfaat cukup jauh yang berujung melambungnya waktu pendistribusian.
Membutuhkan kerja sama dan pengawasan dari semua pihak agar program MBG tak ternodai lagi kasus keracunan.
Bahkan, SPPG harus bisa menganalisa waktu proses memasak hingga pendistribusiannya untuk menghindari makananan menumpuk dan menjadi basi setelah dimasak.
Fakta yang terjadi menurut ahli gizi, bahwa keracunan akibat makanan membusuk kelamaan tersimpan sebelum didistribusian dari dapur MBG ke pemanfaat.
Melihat kondisi tersebut, diharapkan SPPG lebih ketat dalam memantau para relawan di dapur seperti saat menyortir makanan dan mencuci peralatan memasak.
Mencegah keracunan dari sumber lain, maka pastikan bahwa tak ada sisa sabun yang menempel di peralatan memasak agar tak berdampak tak baik buat kesehatan para pemanfaat MBG.
Dibentuknya satgas pengawasan program MBG yang melibatkan berbagai komponen pemerintahan dan masyarakat, itu langkah tepat sebagai upaya menekan persoalan keracunan kembali terulang.
Namun, terpenting alangkah baiknya dapur MBG hanya memproduksi menu sesuai kapasitas relawan atau pekerja.
Kenyataan di lapangan, untuk satu dapur MBG di Sumedang ternyata harus memproduksi menu sebanyak 3.000-4.000 pcs.
Berkaca dari jumlah itu, masuk akal jika ada pengendapan menu di dapur MBG karena memproduksi dalam jumlah yang tak sesuai kemampuan relawan di dapur.
Jika kapasitas produksi dan jumlah pemanfaat seimbang, dipastikan tak ada pengendapan menu mulai dari dapur sampai ke pemanfaat di sekolah serta pasti makanan pun tetap segar layak konsumsi.
Pembentukan satgas pengawasan dan pengaduan masyarakat terkait MBG, diharapkan menjadi langkah tepat oleh pemerintah dalam menekan terjadi kembali kasus keracunan menu MBG. ***
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dikutip dari NU Online terbit pada Selasa 4 November 2025
