KAPOL.ID — Provinsi Jawa Barat tengah bersiap menggelontorkan anggaran hingga Rp15 miliar untuk menyubsidi hiburan kesenian rakyat dalam hajatan warga kurang mampu. Namun, kebijakan yang diumumkan secara spontan oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini menuai kritik tajam dari Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.
Dalam wawancara bersama RRI Bandung, Neni menyebut langkah tersebut sebagai bentuk populisme yang mengabaikan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan urgensi kebijakan.
Menurut Neni, keputusan Pemprov Jabar ini muncul tanpa policy brief, kajian akademik, atau konsultasi publik yang memadai. Ia mempertanyakan apakah subsidi hiburan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.
“Kita kaget, tiba-tiba ada subsidi hiburan hajatan. Padahal ini bukan kebutuhan mendesak. Di tengah efisiensi anggaran menjelang 2026, seharusnya ada kajian mendalam dan partisipasi bermakna dari masyarakat,” tegasnya. Kamis (20/11/2025).
Dana Besar, Urgensi Dipertanyakan
Dengan alokasi Rp10–15 miliar, Pemprov menargetkan bisa membiayai hingga 100 hajatan. Namun Neni menilai, dana sebesar itu lebih tepat dialokasikan untuk sektor yang lebih urgen seperti pendidikan, kesehatan, atau insentif guru honorer dan guru ngaji.
“Banyak sekolah rusak di pelosok, guru kekurangan fasilitas. Kenapa bukan itu yang jadi prioritas? Subsidi hiburan bisa memicu konflik sosial baru, apalagi jika tidak merata,” ujarnya.
Demokrasi Lokal Terancam
Neni juga mengkritik gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilainya cenderung otoriter dan mengabaikan prinsip demokrasi lokal. Ia menyebut kebijakan ini sebagai puncak dari gunung es eskalasi populisme yang mengabaikan suara rakyat.
“Kebijakan ini bukan cerminan kebutuhan publik, tapi ambisi pribadi. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, demokrasi lokal bisa mundur,” katanya.
Narasi Kesenian yang Menyesatkan?
Meski program ini diklaim sebagai upaya merawat kultur Sunda, Neni menilai narasi tersebut hanya menjadi bungkus retoris untuk kebijakan yang tidak berdampak signifikan secara sosial dan moral.
“Kita sedang dimanipulasi oleh narasi kesenian. Padahal dampaknya belum jelas, dan urgensinya lemah. Ini bukan inovasi, tapi pencitraan,” pungkasnya.***
