KAPOL.ID – Persoalan klasik dalam dunia pendidikan kembali mencuat. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mensinyalir adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara bantuan yang digelontorkan pemerintah dengan kebutuhan riil di sekolah-sekolah.
Hal itu terungkap saat Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Banjar, Senin (12/1/2026).
Kunjungan ini bertujuan memantau langsung kondisi SMK Pusat Unggulan (PU) yang menjadi tumpuan mencetak tenaga kerja terampil.
Aceng menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera mengevaluasi kendala krusial ini. Menurutnya, sinkronisasi data masih terjadi, sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Yang paling pokok itu adanya miss kebutuhan. Apa yang diberikan Dinas atau Kementerian terkadang tidak nyambung dengan yang diajukan sekolah,” ujar Aceng
Ia meminta ke depan tidak ada lagi “main tebak” dalam distribusi bantuan. Data yang masuk ke meja pengambil kebijakan harus valid dan lengkap.
”Jangan sampai ada kesalahan distribusi lagi. Harus tepat sasaran,” tambahnya.
Tak hanya soal distribusi bantuan, politisi Jabar ini juga menyoroti beban operasional SMK yang sangat tinggi. Ia melihat ada ketimpangan nyata antara anggaran yang diterima dengan kebutuhan dasar praktik siswa.
“Biaya operasional SMK itu besar. Dana yang ada sekarang tidak mampu menutupi pembiayaan baju praktik hingga bahan praktik siswa. Ini kendala serius bagi sekolah kejuruan,” ungkapnya.
Faktanya, sambung Aceng, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini masih kedodoran untuk meng-cover seluruh kebutuhan siswa, terutama untuk menunjang keahlian teknis.
Di SMKN 2 Kota Banjar sendiri, Komisi V menemukan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang mendesak, di antaranya:
Krisis Ruang Belajar: Masih kurangnya ruang kelas yang memadai untuk menampung siswa.
Kurang Tenaga Pengajar: Kebutuhan guru untuk mendukung kurikulum Pusat Unggulan masih belum ideal.
Aceng mendesak adanya perbaikan pola komunikasi antara Dinas Pendidikan Jabar, Kantor Cabang Dinas (KCD), hingga kepala sekolah. Sinergi ini dianggap harga mati agar masalah di lapangan tidak berlarut-larut.
”Harus ada komunikasi yang bagus. Sinergi kuat adalah kunci supaya masalah pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan ini, bisa cepat teratasi,” pungkasnya (JM)
