KAPOL.ID –
Sebanyak lebih dari empat ratus orang yang tergabung dalam guru honorer bergerak menyampaikan aspirasi di depan Balai Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026). Mereka membawa bermacam poster bernada kritis terhadap kesejahteraan para guru honorer madrasah dan swasta.
Seperti “Murid Naik Kelas, SPPG Naik P3K, Guru Harus Ikhlas”, kemudian Indonesia Emas Jika Guru Tidak Cemas. Bahkan dalam orasi juga membahas kebijakan dari Wali Kota Tasikmalaya, Gubernur hingga Presiden terkait kebijakan terhadap guru honorer.
“Kepala SPPG baru berbulan-bulan berkiprah bakal diangkat menjadi P3K. Kami yang sudah bertahun-tahun dengan honor Rp 300-500 ribu per bulan, tidak dianggap.”
“Pak wali kemana, Bapa Aing kemana. Pak Presiden inilah yang terjadi di daerah,” kata salah seorang peserta aksi.
Sekjen Perkumpulan Guru Madrasah Kota Tasikmalaya, Arip Ripandi mengatakan, apel akbar guru honorer ini bukan persoalan daripada MBG-nya.
“Kebijakan prioritas yang dikeluarkan oleh pemerintah soal pengangkatan SPPG menjadi P3K kurang lebih sebanyak 32.000.”
“Kami berjuang bukan artinya hanya mengisi bahwa perut, tapi P3K yang akan diangkat itu dapur-dapurnya swasta,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah dengan mudah mengangkat para petugas SPPG menjadi P3K. Sementara madrasah sekolah yang didirikan oleh swasta itu sudah terlahir puluhan tahun.
“Sampai saat ini belum menjadi prioritas pemerintah untuk pengangkatan guru secara status dan kesejahteraannya di Indonesia ini. Terutama di sekolah swasta,” ujarnya.
Sementara jika dibandingkan dengan pekerja, pegawai di SPPG. Dari cuci piring, ahli gizi, kepala SPPG, angkanya fantastis.
“Kita yang setiap hari melakukan pengabdian dan pencerdasan. Namun untuk sekolah madrasah swasta, itu belum ada kebijakan prioritas,” katanya.
Tolak mogok
Pihaknya berharap, pemerintah terketuk hatinya melalui Pak Presiden, melalui para menterinya, untuk memikirkan regulasi tentang kesejahteraan guru. Jangan sampai tidak ada tidak viral, tidak ada kebijakan.
“Kami tidak akan melakukan aksi mogok mengajar, kami minta Pemkot Tasikmalaya kita minta ada fasilitasi yang digelar audiensi secara daring.”
“Diantaranya kita ingin mengundang Menkeu, kemudian juga MenpanRB atau BKN. Kemudian dan juga ada DPR RI, kemudian sekretariat kabinet, ya,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra mengatakan akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Sehingga semua kebijakan dapat mententramkan semua pihak.
“Insya allah akan apa yang disampaikan rekan-rekan segera diteruskan ke pemerintah pusat,” katanya di hadapan massa aksi. ***
