KAPOL.ID – Kota Bandung bersiap memperkuat penanganan kesehatan mental pelajar dengan melibatkan psikolog secara langsung di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai krusial menyusul hasil skrining Cek Kesehatan Jiwa (CKG) pada Agustus hingga Oktober 2025 yang menunjukkan hampir separuh peserta didik terindikasi mengalami masalah kesehatan mental.
Berdasarkan data skrining CKG di sekolah, dari total 148.239 peserta didik yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak 71.433 siswa (48,19 persen) terindikasi memiliki masalah kesehatan jiwa. Temuan ini paling menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs sederajat, dengan 49,09 persen siswa menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental.
Secara rinci, pada jenjang SMP/MTs sederajat tercatat:
•30,55 persen siswa menunjukkan masalah kesehatan jiwa,
•76,46 persen mengalami gejala ansietas ringan,
•7,89 persen terindikasi ansietas berat,
•15,23 persen mengalami gejala depresi ringan, dan
•7,42 persen terindikasi depresi berat.
Sementara itu, pada jenjang SD/MI sederajat, dari 80.724 peserta, sebanyak 43.390 siswa (53,75 persen) terindikasi masalah kesehatan jiwa, dengan dominasi gejala ansietas ringan dan depresi ringan. Pada jenjang SMA/MA sederajat, tercatat 25,79 persen siswa terindikasi masalah kesehatan jiwa, sedangkan di SLB mencapai 48,51 persen.
Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat sekaligus dosen psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), M Ilmi Hatta, menilai kondisi ini sudah masuk kategori “lampu kuning” dan membutuhkan intervensi profesional secara serius.
“Di sekolah memang sudah ada guru BK, tapi kewenangannya terbatas. Untuk kasus-kasus tertentu yang cukup berat tidak bisa hanya ditangani guru BK. Harus ada psikolog yang turun langsung memberikan intervensi dan terapi kepada anak-anak yang bermasalah,” kata Ilmi saat dikonfirmasi, Jumat 6 Februari 2026.
Ia menjelaskan, ke depan para psikolog akan dilibatkan secara aktif untuk mendampingi sekolah. Selain menangani siswa secara langsung, para psikolog juga akan memberikan pelatihan kepada guru Bimbingan Konseling (BK) agar memiliki kapasitas lebih baik dalam mengenali gejala awal gangguan mental serta melakukan penanganan awal.
“Guru BK nanti akan mendapat training. Jadi ketika menghadapi anak dengan masalah emosional atau perilaku, mereka sudah tahu harus berbuat apa, kapan perlu merujuk ke psikolog, dan bagaimana mendampingi siswa secara tepat,” jelasnya.
Program ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang sejak awal mendorong kehadiran psikolog di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis (well-being) siswa, menciptakan rasa aman dan nyaman di sekolah, serta mendukung konsentrasi belajar.
Tak hanya menyasar lingkungan sekolah, upaya ini juga menyentuh peran orang tua. Ilmi menekankan banyak persoalan kesehatan mental anak berakar dari pola asuh dan lingkungan keluarga, sehingga psikoedukasi kepada orang tua menjadi bagian penting dari strategi intervensi.
“Nanti akan ada kolaborasi antara Himpsi dengan Dinas Pendidikan untuk intervensi di sekolah. Sementara untuk kewilayahan, bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan agar psikolog turun memberikan psikoedukasi kepada para orang tua tentang cara mendidik dan mendampingi anak yang baik dan benar,” ujarnya.
Kolaborasi ini akan diwujudkan melalui pelatihan guru BK, program training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, hingga kegiatan psikoedukasi bagi orang tua di tingkat kewilayahan. Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, Pemerintah Kota Bandung berharap angka masalah kesehatan mental pelajar dapat ditekan secara bertahap.
“Ini tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara sekolah, psikolog, pemerintah, dan orang tua. Intervensinya menyasar anak, tapi juga lingkaran di sekitarnya,” pungkasnya (Jm)
