KAPOL.ID – Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan untuk tahun 2027. Langkah ini diawali dengan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, Senin (9/2/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor BPS Kabupaten Sumedang tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Hj. Tuti Ruswati, didampingi Kepala Bapperida Sumedang, Sajidin. Kedatangan rombongan Pemkab diterima hangat oleh Kepala BPS Kabupaten Sumedang, Sudiyanto beserta jajaran.
Sekda Tuti Ruswati menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan daerah. Menurutnya, indikator makro yang dirilis BPS merupakan tolok ukur validitas tingkat kesejahteraan masyarakat di Sumedang.
“Mengingat saat ini sudah memasuki Februari 2026, maka perencanaan pembangunan untuk tahun 2027 harus diawali dengan evaluasi indikator makro dan pemetaan potensi daerah. Tujuannya, agar program dan kegiatan yang dirancang lebih terarah dan berbasis pada indikator kesejahteraan masyarakat,” ujar Tuti.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin strategis menjadi bahasan utama. Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran terbuka, hingga potret kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Tuti menegaskan, pemahaman mendalam terhadap data-data tersebut sangat krusial agar pembangunan Sumedang ke depan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi warga.
Senada dengan hal itu, Kepala BPS Kabupaten Sumedang, Sudiyanto, menyambut positif langkah proaktif Pemkab Sumedang. Ia menilai sinergi antarinstansi pemerintah merupakan keharusan dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah.
“Sebagai sesama ASN, kita harus saling menguatkan dan berkolaborasi. BPS berkomitmen penuh mendukung Pemkab Sumedang dengan menyajikan data yang berkualitas dan akurat,” ungkap Sudiyanto.
Ia pun memaparkan sejumlah agenda besar BPS di tahun 2026 ini, di antaranya pelaksanaan Sensus Ekonomi yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah.
Selain itu, BPS tengah melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
“Hasil dari berbagai survei tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama dalam mengukur kondisi riil kemiskinan dan pengangguran, serta menjadi komponen penting dalam penghitungan IPM Sum edang.” pungkasnya .
