KAPOL.ID -Pernyataan Adam Hidayat, S.H. mengenai kekosongan Dewan Pendidikan di Jawa Barat menyentuh isu krusial: krisis “jembatan” antara kebijakan birokrasi dan realitas akar rumput bahwa Pendidikan Tanpa Spion: Bahaya Mengelola Jabar Tanpa Check and Balances
Berbicara Dunia pendidikan tidak akan pernah habis. Hal menarik yang disampaikan Adam Hidayat.S.H yang saat ini menjabat sebagai sekretaris dewan pendidikan Sumedang dapat kita kemas dalam beberapa poin tajam, untuk menyoroti urgensi masalah Dewan Pendidikan di Jabar
1. Jabar “Istimewa” yang Terjebak dalam Menara Gading
Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi siswa terbesar di Indonesia. Namun, mengelola pendidikan hanya melalui kacamata birokrasi tanpa Dewan Pendidikan ibarat mengemudikan kapal raksasa di tengah badai tanpa navigasi sonar.
Adam Hidayat mengingatkan bahwa sehebat apa pun birokrasi, mereka tetap memiliki “blind spot” (titik buta). Tanpa Dewan Pendidikan, kebijakan pendidikan di Jabar berisiko menjadi produk elitis yang indah di atas kertas tapi “mati rasa” terhadap jeritan orang tua siswa di pelosok desa maupun sesaknya persaingan di kota.
2. Absennya “Legitimasi Moral” dalam Kebijakan Publik
Ada poin menarik mengenai trust issue (isu kepercayaan). Ketika isu sensitif seperti PPDB atau anggaran muncul, masyarakat butuh lembaga independen yang mereka percaya untuk mengawasi.
Tanpa Dewan Pendidikan, pemerintah daerah seolah bekerja sendiri tanpa pengawas independen dari unsur masyarakat.
Dampaknya terlihat setiap kebijakan yang keluar akan selalu dicurigai.
Dewan Pendidikan bukan sekadar formalitas regulasi, melainkan pemegang legitimasi moral yang memastikan suara warga tidak menguap begitu saja.
3. Paradoks Kepatuhan: Sumedang Bisa, Mengapa Provinsi Tidak?
Adam memberikan sentuhan kritis lewat perbandingan: Kabupaten Sumedang saja sudah memiliki Dewan Pendidikan sejak 2011, sementara di level provinsi justru terjadi kekosongan. Ini bukan lagi soal ketidakmampuan administratif, melainkan soal Political Will (Kemauan Politik).
Sangat ironis jika Jabar yang kaya akan pakar dan akademisi justru tertinggal dalam hal kelembagaan partisipasi publik dibandingkan wilayah-wilayah di bawahnya.
4. Bukan Sekadar “Tukang Kritik”, Tapi Jembatan Aspirasi
Seringkali pemerintah enggan membentuk dewan serupa karena takut dianggap menambah “pengkritik” baru. Namun, opini Adam mempertegas bahwa Dewan Pendidikan adalah ruang deliberasi tematik.
Aspirasi masyarakat saat ini tersebar acak. Ada yang lewat medsos, lewat demo, atau kanal pengaduan yang tidak fokus. Dewan Pendidikan menyaring kekacauan aspirasi itu menjadi rekomendasi kebijakan yang sistematis dan akademis.
Opini ini menegaskan bahwa pendidikan bukan urusan negara sendirian, melainkan urusan “negara” dalam arti luas (pemerintah plus rakyat).
Jika Jawa Barat ingin benar-benar menjadi model nasional, maka transparansi tidak boleh hanya menjadi slogan. Pembentukan Dewan Pendidikan adalah tes kejujuran bagi Pemerintah Provinsi, pada dasarnya sejauh mana mereka berani membuka diri untuk diawasi dan diberi masukan secara independen? Tanya Adam…(Teguh Safary)***
