KAPOL.ID – Kelurahan Samoja kini jadi bidikan serius Pemerintah Kota Bandung. Bukan tanpa alasan, kawasan yang berada persis di “ketiak” Jalan Lingkar Selatan ini menyimpan persoalan infrastruktur yang cukup klasik namun mendesak: limpasan air jalan raya yang kerap mampir ke rumah warga.
Persoalan ini terpotret jelas saat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melakukan aksi Siskamling Siaga Bencana pada Selasa (10/2/2026). Farhan menyebut, Samoja memiliki karakter masalah yang khas karena posisinya yang menjepit di antara Jalan Laswi hingga Pelajar Pejuang.
Menurut Farhan, Samoja memang tidak dihantui banjir besar yang menenggelamkan kawasan. Namun, genangan sisa limpasan air dari jalan utama menuju permukiman menjadi “tamu tak diundang” yang rutin meresahkan warga.
”Di sini problemnya khas, yaitu masalah drainase yang tumpah dari Jalan Lingkar Selatan menuju ke permukiman. Itu prioritas nomor satu,” ujar Farhan usai memantau kondisi lapangan.
Ia menegaskan, solusinya bukan sekadar menambal, melainkan memperbaiki sistem aliran secara menyeluruh agar air tak lagi “salah alamat” saat hujan mengguyur kawasan Lingkar Selatan.
Tak hanya urusan air, Farhan pun menyoroti persoalan cahaya. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) bergerak cepat membereskan Penerangan Jalan Umum (PJU) maupun Penerangan Jalan Lingkungan (PJL).
”Kalau yang bisa diperbaiki sekarang, langsung perbaiki. Itu bagian dari pelayanan dasar,” tegasnya.
Mengkaji ‘Napas’ Anggaran LKK
Di sela peninjauan, Farhan tak menampik adanya suara sumbang dari warga terkait anggaran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Baginya, LKK adalah instrumen vital dalam memompa kemandirian dan pemberdayaan di akar rumput.
Farhan mengaku tengah memutar otak untuk mencari formula yang tepat agar LKK bisa mendapatkan stimulan yang lebih greget. Namun, ia enggan mengumbar janji manis sebelum kajiannya matang.
”Kami sedang pelajari, karena di beberapa wilayah mulai muncul keluhan soal anggaran LKK ini. Intinya kan pemberdayaan. Saya lagi cari cara supaya bisa beri stimulan lebih, tapi belum janji ya, masih kita pelajari,” katanya
Perubahan mekanisme pengusulan pembangunan juga menjadi catatan penting. Jika dulu pemerintah yang dominan “menunjuk” proyek, kini bola ada di tangan warga melalui rembuk di level RW.
”Sekarang berdasarkan rembuk warga. Musrenbang level RW dilaksanakan langsung, jadi mereka yang menentukan kebutuhannya sendiri,” pungkasnya
