KAPOL.ID – Pembangunan sarana pendidikan di Jawa Barat kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritik keras kondisi akses jalan menuju SMKN 4 Kota Depok yang dinilai jauh dari kata layak.
Kondisi jalan yang masih berupa tanah sempit ini dituding menjadi biang kerok terhambatnya pembangunan fasilitas di sekolah tersebut. Hal itu terungkap saat Komisi V melakukan kunjungan kerja dan monitoring sarana prasarana sekolah, Selasa (10/2/2026).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmat, tak bisa menyembunyikan keheranannya. Menurutnya, perencanaan pembangunan gedung sekolah selama ini seolah berjalan sendiri tanpa memikirkan infrastruktur penunjang.
”Selama ini perencanaan gedung sekolah belum dibarengi dengan sarana pendukung seperti akses jalan. Akibatnya fatal, gedung sudah dibangun, tapi penggunaannya terhambat karena jalannya tidak ada,” cetus Hasbullah dengan nada tegas.
Hasbullah memaparkan, proyek gedung sekolah yang sudah berjalan sejak 2020 hingga 2025 seharusnya sudah bisa dinikmati oleh siswa secara maksimal. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Akses masuk hanya berupa jalan tanah yang hanya bisa dilalui kendaraan kecil.
”Dengan akses sesempit ini, alat berat sulit masuk. Dampaknya jelas, proses pembangunan melambat dan target penyelesaian akhirnya mundur terus,” ujarnya.
Politisi senior ini pun memberikan solusi konkret agar Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan segera membebaskan lahan tambahan sekitar 3.000 meter persegi. Tujuannya, agar sekolah memiliki akses jalan yang layak dan pintu gerbang yang representatif bagi sebuah institusi pendidikan.
Dorong Perencanaan Satu Pintu di KCD
Tak hanya soal teknis jalan, Hasbullah juga menyentil sistem birokrasi perencanaan. Ia meminta agar perencanaan pembangunan sekolah diintegrasikan melalui satu pintu di Kantor Cabang Dinas (KCD).
”Gedung dan sarana pendukung itu harus dirancang dalam satu paket. Jangan terpisah-pisah,” tambahnya.
Selain itu, Komisi V mendorong agar proses tender pembangunan dimulai lebih awal, yakni satu hingga dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Hal ini penting untuk menghindari proyek “kejar tayang” yang baru terealisasi di akhir tahun.
”Kalau perencanaan dan tender curi start lebih awal, sekolah bisa langsung digunakan tahun berikutnya. Siswa tidak perlu menunggu sampai dua tahun anggaran hanya untuk bisa belajar di kelas yang layak,” pungkas Hasbullah. (Jm)
