KAPOL.ID – Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana, melontarkan kritik pedas terhadap tata kelola agraria dan kebijakan lingkungan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Pengalengan, Kabupaten Bandung.
Ia menilai, hingga saat ini pemerintah daerah tidak memiliki strategi konkret selain sikap reaksioner saat bencana terjadi.
Hal itu ditegaskan Agustiana di sela-sela kegiatan Tablig Akbar dan penanaman 100 ribu pohon yang digagas oleh masyarakat dan aktivis reforma agraria.
Menurutnya, kondisi lingkungan yang rusak dan kemiskinan rakyat adalah dampak nyata dari struktur penguasaan lahan yang tidak berubah sejak zaman Belanda.
”Sebenarnya ini sudah lama ya, berangkat dari keprihatinan. Struktur penguasaan lahan dari zaman Belanda sampai sekarang tidak berubah. Penduduk bertambah, tapi rakyat tetap tidak punya akses lahan yang cukup,” ujar Agustiana kepada awak media. Rabu (11/2/2026)
Agustiana yang juga merupakan Anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini menyoroti sikap pemerintah kabupaten maupun provinsi yang dianggapnya hanya sekadar berwacana tanpa strategi matang.
”Pemerintah itu jangan hanya sekadar omon-omon dan reaksioner. Ada longsor baru bergerak, ada banjir baru sibuk nyalah-nyalahin rakyat. Mereka nggak punya strategi mana wilayah yang harus dievaluasi penguasaannya dan mana yang harus dievaluasi tata kelolanya,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini rakyat seringkali dijadikan kambing hitam atas kerusakan hutan. Padahal, berdasarkan investigasi pihaknya, titik longsor seringkali berasal dari wilayah hutan produktif yang dikelola oleh korporasi atau perkebunan, bukan lahan garapan rakyat.
Lebih jauh, pria yang sudah 30 tahun mendampingi petani ini menyebut pola perkebunan besar saat ini adalah warisan jahat Cultuurstelsel (tanam paksa). Ia mematahkan anggapan bahwa tanaman teh adalah tanaman konservasi yang paling baik untuk lingkungan
”Teh itu tanaman lingkungan? Itu stereotip palsu! Kami punya pengalaman 30 tahun, tanaman buah-buahan, kopi, dan tanaman keras lainnya jauh lebih bagus secara ekologis dibanding teh yang ditanam di kemiringan ekstrem,” tuturnya.
Ia juga membandingkan nilai ekonomi antara pengelolaan lahan oleh rakyat vs PTPN. Berdasarkan hitungannya, petani bibit bisa menghasilkan Rp 400 juta hingga Rp 600 juta per hektar per tahun. Bandingkan dengan kontribusi perkebunan yang menurutnya sangat minim bagi kesejahteraan rakyat sekitar.
”Ini adalah pembunuhan kualitas SDM. Rakyat Pengalengan itu ahli bibit, tapi jalannya (lahan) tidak ada. Jadi penonton di tanah sendiri. Padahal kalau rakyat sejahtera dan tanahnya ada, rakyat sendiri yang akan menjaga lingkungannya,” tambah Agustiana.
Dalam momentum Ramadan ini, Agustiana mengajak semua pihak menjadikan gerakan penanaman pohon sebagai ibadah nyata. Ia pun mendesak pemerintah untuk serius menjalankan aturan reforma agraria, termasuk kewajiban memberikan 20 persen lahan kepada rakyat dari HGU yang diperpanjang.
”Tujuan kemerdekaan itu untuk memakmurkan rakyat dan menyelamatkan lingkungan hidup. Gubernur dan Bupati, tolong tata kembali. Jangan biarkan rakyat jadi korban pemiskinan akumulatif oleh penguasaan tanah yang tidak bermanfaat,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan petani dan aktivis dari berbagai daerah di Jawa Barat Selatan, mulai dari Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, hingga Pangandaran, sebagai bentuk dukungan moral dan berbagi pengalaman atas keberhasilan reforma agraria di daerah masing-masing. (Jm)
