Oleh: Teguh Safari
Kecamatan Conggeang hari ini bukan lagi sebuah hamparan hijau yang tenang di bawah kaki Gunung Tampomas. Ia telah berubah menjadi laboratorium raksasa bagi ambisi yang kita sebut “Proyek Strategis Nasional”.
Namun, jika kita melihat lebih dekat, di balik megahnya beton Tol Cisumdawu dan luasnya genangan Bendungan Cipanas, Conggeang sedang mempertontonkan sebuah tragedi pembangunan yang klasik: pertumbuhan ekonomi yang mengusir penghuninya sendiri.
Lihatlah Tol Cisumdawu. Secara makro, ia adalah pahlawan konektivitas. Namun bagi warga lokal, ia adalah pagar beton raksasa yang membelah ruang sosial. “Ganti untung” yang digembar-gemborkan pemerintah seringkali menjadi kutukan terselubung.
Warga yang mendadak kaya terjebak dalam gaya hidup konsumtif, sebuah fatamorgana kesejahteraan yang akan habis dalam hitungan tahun sementara mereka kehilangan alat produksi utama mereka: sawah dan ladang.
Tanpa tanah, mereka bukan lagi petani; mereka adalah penonton di pinggir aspal.
Luka di Conggeang semakin menganga jika kita menoleh ke Bendungan Cipanas. Bagaimana mungkin kita bicara tentang “ketahanan pangan nasional” jika warga di Desa Karanglayung dan Ungkal justru harus mengemis keadilan atas tanah mereka sendiri?
Kabar korupsi pengadaan lahan di Kejaksaan adalah tamparan keras. Ini membuktikan bahwa pembangunan skala besar seringkali menjadi “pesta pora” oknum, sementara rakyat kecil hanya mendapatkan sisanya debu, bising, dan ketidakpastian hukum.
Kini, ancaman baru muncul lewat proyek Geothermal Tampomas. Pemerintah menyebutnya energi bersih, tapi bagi warga, ini adalah ancaman bagi “Ibu” mereka. Gunung Tampomas bukan sekadar tumpukan batu dan uap panas; ia adalah penjamin air bagi ribuan kehidupan. Penolakan warga bukanlah sikap anti-kemajuan, melainkan insting bertahan hidup yang waras.
Trauma atas kerusakan ekologis dan hilangnya mata air adalah ketakutan nyata yang tidak bisa dijawab hanya dengan angka-angka di atas kertas presentasi.
Conggeang hari ini adalah potret ironis pembangunan kita: fisik yang dimuliakan, namun manusia yang dikerdilkan.
Kita sedang membangun peradaban beton, namun meruntuhkan fondasi sosial masyarakatnya.
Pemerintah jangan hanya datang sebagai mandor proyek yang sibuk menghitung persentase progres konstruksi. Hadirlah sebagai negara yang punya telinga.
Jangan sampai atas nama “kepentingan nasional”, kita justru menciptakan “pengungsi di tanah kelahiran sendiri”. Pembangunan tanpa martabat hanyalah penjajahan dengan wajah yang lebih modern.
Sudah saatnya Conggeang berhenti hanya menjadi “etalase”. Rakyat tidak butuh sekadar melihat lampu tol yang gemerlap atau air bendungan yang tenang; mereka butuh jaminan bahwa anak cucu mereka masih bisa meminum air dari Tampomas dan berpijak di atas tanah yang mereka miliki secara sah dan bermartabat. ***
Penulis: Wartawan KAPOL.ID
