KAPOL.ID – Kabar memilukan datang dari wilayah hukum Polres Sikka, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 13 perempuan asal Jawa Barat diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kini tengah menanti kepulangan ke tanah kelahiran.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak tinggal diam. Rencananya, pada Jumat (20/2/2026) mendatang, Gubernur Jawa Barat bersama jajaran Polda Jabar akan terbang langsung untuk menjemput para korban.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, KombesPol Hendra Rochmawan S.I.K., M.H., membenarkan agenda penjemputan kemanusiaan tersebut. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir di tengah penderitaan warganya.
“Benar, Polda Jabar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penjemputan terhadap 13 korban dugaan TPPO di Polres Sikka, Polda NTT, pada Jumat nanti,” ujar Hendra, Selasa (17/2/2026).
Kasus ini sendiri mencuat setelah adanya laporan polisi bernomor Lp/B/13/II/2026/SPKT/Polres Sikka/Polda NTT tertanggal 3 Februari 2026. Sejak saat itu, koordinasi lintas polda terus diperkuat untuk memastikan keselamatan para mojang Jabar ini.
Para korban berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, mulai dari Bandung, Cianjur, hingga Indramayu. Berikut data korban yang akan dipulangkan:
1.Indri Nuraeni (24), asal Bandung
2.Jeta Tania Peranginangin (18), asal Cianjur
3.Dea Oktaviani (19), asal Cianjur
4.Grevia Agra Tasya (20), asal Bandung
5.Rosita (22), asal Cianjur
6.Yunika Andini Putri (23), asal Bandung
7.Tia Rahma Awaliah (21), asal Cianjur
8.Sri Sunarti (31)
9.Castiya Ningrum (25), asal Indramayu
10.Putri Nurfatilah (20), asal Bandung
11.Siti Komalasari (29), asal Cianjur
12.Novia (20), asal Cianjur
13.Beby Syeira Nurochman (21), asal Bandung
Tak hanya sekadar menjemput fisik, Polda Jabar juga menyiapkan langkah trauma healing. Setibanya di Jabar, para korban akan menjalani pemeriksaan kesehatan serta pendampingan psikologis sebelum dikembalikan ke pelukan keluarga masing-masing.
Kombes Pol Hendra juga mengirim sinyal keras bagi para “mafia” perdagangan orang. Pihaknya akan mendalami keterlibatan aktor-aktor intelektual di balik jaringan ini, terutama jika ada kaki tangan yang beroperasi di wilayah Jawa Bar at.
“Kami akan tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau warga agar tidak mudah tergiur tawaran kerja dengan iming-iming besar namun prosedurnya tidak jelas,” tegasnya. (Jm)
