KAPOL.ID – Komitmen Pasangan Dedi Mulyadi (KDM) dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga Jawa Barat bukan sekadar janji manis di atas kertas. Melalui Tim Hukum Jabar Istimewa, ribuan persoalan rakyat kecil yang selama ini “mampet” mulai menemukan titik terang.
Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 saja, pihaknya telah menerima sebanyak 1.282 kasus hukum dari masyarakat. Luar biasanya, 80 persen di antaranya berhasil dituntaskan dengan gemilang.
“Saat ini sekitar 20 persen sisanya masih dalam tahap proses penyelesaian oleh tim kami di lapangan,” ujar Jutek di Bandung, Rabu (18/2/2026).
Kesibukan tim ini nampaknya tak surut. Jika ditambah dengan aduan yang masuk hingga pertengahan Februari 2026, angkanya sudah melonjak drastis menyentuh lebih dari dua ribu aduan. Warga biasanya ngadu di dua titik utama, yakni Lembur Pakuan Subang dan Balai Pananggeuhan Gedung Sate Bandung.
Satu hal yang ditegaskan Jutek: Gratis! Ia mewanti-wanti masyarakat agar tidak tertipu oleh oknum yang mencatut nama Tim Hukum Jabar Istimewa.
”Kami pastikan tidak ada biaya alias gratis. Jika ada yang mengaku advokat dari kami tapi minta duit, masyarakat harus berani menolak tegas,” cetusnya
Dari sekian banyak laporan, urusan tanah atau agraria mendominasi hingga 40 persen. Banyak kasus sengketa yang sudah berkarat bertahun-tahun tak kunjung beres, akhirnya pecah telur di tangan tim ini.
Disusul kemudian masalah pidana (termasuk perempuan) sebanyak 27 persen, kasus tipu-tipu atau ingkar janji 7 persen, dan pidana anak 6 persen. Uniknya, ada sekitar 3 persen warga yang sudah mengadu namun sulit dihubungi kembali saat akan ditindaklanjuti.
Namun, tidak semua aduan diterima mentah-mentah.
Untuk urusan hutang piutang atau jeratan pinjaman online (Pinjol), tim terpaksa menolak halus. Fokus utama Tim Hukum Jabar Istimewa adalah membantu perkara rakyat yang selama ini tidak tersentuh keadilan.
Meski kini sudah tersebar di 27 Kabupaten/Kota dengan kekuatan 250 advokat, Jutek mengakui magnet Kang Dedi Mulyadi (KDM) masih sangat kuat. Banyak warga yang keukeuh ingin mengadu langsung ke Lembur Pakuan.
”Kami ini kepanjangan tangan KDM untuk menyelesaikan masalah hukum warga Jabar. Agar lebih dekat, warga bisa datang ke lima karesidenan seperti Bale Pakuan Padjadjaran (Bogor) hingga Bale Dewa Niskala (Priangan Garut),” tuturnya.
Apresiasi pun datang dari Kepala Biro Hukum Provinsi Jabar, Yogi Gautama. Ia menyebut model perlindungan hukum ini adalah sejarah baru di Jawa Barat yang baru terwujud di era kepemimpinan KDM.
”Ini bisa jadi model nasional. Jangan kasih kendor untuk perjuangkan keadilan warga Jabar,” tegas Yogi.
Kedepannya, sistem aduan ini akan didigitalisasi agar warga bisa memantau progres kasusnya secara real time lewat ponsel. (Am)
