KAPOL.ID – Komisi III DPRD Kota Bandung bergerak cepat dalam mengawal arah pembangunan kota, langkah ini ditegaskan dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Kamis (19/2/2026).
Agenda utama pertemuan tersebut adalah mengevaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 sekaligus membedah rencana strategis untuk Tahun Anggaran 2026.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dewan adalah implementasi Bus Rapid Transit (BRT). Komisi III mencatat adanya kenaikan anggaran Dishub pada 2026 menjadi Rp337 miliar.
Kenaikan ini mencakup alokasi subsidi untuk mendukung operasional BRT sebagai tulang punggung transportasi massal masa depan.
”Program ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menekan titik-titik kemacetan di Kota Bandung yang kian padat,” tulis poin evaluasi dalam rapat tersebut.
Meski mendukung penuh transformasi transportasi, Komisi III tidak menutup mata terhadap dampak sosial yang mengintai. Pembangunan koridor BRT diprediksi akan mengubah peta ekonomi lokal.
Oleh karena itu, dewan memberikan atensi khusus agar pemerintah menyiapkan skema kompensasi bagi pihak yang terdampak langsung, terutama:
1. Para juru parkir di sepanjang koridor.
2. Pengemudi angkutan kota (Angkot) yang jalurnya bersinggungan.
Di sektor pemukiman, DPKP tetap mematok target tinggi meski di tengah efisiensi anggaran. Sebanyak 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ditargetkan mendapat perbaikan pada tahun mendatang.
Strateginya adalah dengan memaksimalkan sokongan dana dari Pemerintah Pusat serta kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikonversi menjadi layanan publik yang berkualitas. Sinkronisasi antara infrastruktur jalan, transportasi massal, dan hunian layak menjadi kunci agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. (Am)
