KAPOL.ID – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menemukan persoalan klasik namun krusial saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis (5/3/2026).
Masalahnya mulai dari urusan SDM yang dianggap “salah kamar”, hingga cekaknya anggaran operasional yang menghambat gerak petugas di lapangan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, H. Lina Ruslinawati mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian latar belakang keahlian pada sejumlah tenaga kerja, terutama dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
”Ada tenaga yang ditempatkan di sini latar belakangnya bukan dari bidang pertanian. Ini tentu jadi catatan dan bahan evaluasi kami, karena tugas di unit ini sangat spesifik dan teknis,” ujar Lina di sela kunjungan kerja.
Menurut politisi perempuan ini, penempatan pegawai yang tidak linier dengan bidang tugasnya dikhawatirkan bakal mengganggu pelayanan terhadap petani. Terutama, dalam hal pemantauan dan penanganan serangan hama yang membutuhkan keahlian khusus.
Tak hanya soal personel, Lina juga menyoroti minimnya sokongan anggaran operasional untuk kegiatan di lapangan. Padahal, jantung dari BPTPH adalah pemantauan berkala ke lahan-lahan pertanian untuk mengantisipasi serangan hama.
”Minimnya anggaran jadi kendala petugas untuk memantau potensi serangan hama secara rutin. Jangan sampai kita terus mendorong peningkatan produktivitas, tapi di sisi lain ‘bensin’ untuk gerak di lapangannya justru terbatas,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini, lanjut Lina, merupakan bagian dari evaluasi program APBD 2025 sekaligus mematangkan rencana kerja untuk APBD 2026 mendatang. Komisi II berharap, kedepannya ada sinkronisasi antara kebutuhan teknis di lapangan dengan kebijakan penempatan pegawai serta dukungan finansial yang mumpuni.
”Intinya, kita ingin pelayanan kepada petani itu optimal, bukan sekadar administratif,” pungkasnya. ***
