KAPOL.ID – Nasib satwa dan masa depan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) kini berada di ujung tanduk. Bulan April 2026 ini dipastikan menjadi momentum krusial untuk menentukan apakah objek wisata bersejarah peninggalan zaman Belanda itu akan tetap bertahan atau justru kehilangan koleksi satwa berharganya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Semua institusi, mulai dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Kota Bandung, harus berkolaborasi mencari jalan keluar terbaik.
”Pokoknya hasil pertemuan ini kita tidak setback ke belakang, tapi ke depan seperti apa. Pemprov harus turun tangan membantu agar kejadian serupa di masa lalu tidak terulang kembali,” tegas Ono usai berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, Senin (30/3/2026).
Ono mengungkapkan, masa berlaku nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan dengan Pemkot Bandung terkait pengelolaan pasca-pencabutan izin lembaga konservasi dari pengelola lama akan berakhir pada 6 Mei mendatang. Hal ini menjadikan bulan April sebagai waktu yang sangat sempit untuk menentukan langkah taktis.
”April ini menjadi kunci. Kita harus menentukan apakah hewan-hewan itu tetap berada di Bandung Zoo atau dipindahkan ke lembaga konservasi lain di sekitar Jawa Barat. Kementerian sudah siap jika memang harus dipindahkan, tapi harapan kita tentu tetap di sini,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Persoalan mendesak yang dihadapi saat ini bukan hanya soal pakan, melainkan juga biaya operasional lain seperti extra fooding bagi satwa, kebersihan, hingga tenaga medis. Ono menyebutkan, RS Hewan Cikole di bawah naungan Pemprov Jabar siap dikerahkan untuk melakukan cek kesehatan satwa secara rutin minimal dua kali seminggu.
Tak hanya soal satwa, nasib karyawan Kebun Binatang Bandung pun menjadi sorotan tajam. Ono mengingatkan bahwa kesejahteraan satwa sangat bergantung pada kesejahteraan manusianya.
”Satwa tanggung jawab Kementerian, tapi karyawan tanggung jawab Pemkot. Ini harus menyatu. Kalau status pegawainya tidak jelas, gajinya tidak jelas, pasti berpengaruh ke satwa. Saya minta Pemkot segera selesaikan masalah kepegawaian ini,” tambahnya.
Secara khusus, Ono memberikan pesan menohok kepada Pj Wali Kota Bandung, A. Farhan, agar segera mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
”Pak Farhan segera harus sat-set. Jangan sampai berlarut-larut. Karena kalau tidak sat-set, orang bingung, satwanya apalagi. Kewenangan sudah jelas ada di tangan Pemkot berdasarkan MoU,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jabar, Andri Hansen Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini berbagi peran dengan Pemkot Bandung. Kementerian fokus pada kesejahteraan satwa sebagai management authority.
”Jika MoU tidak berlanjut atau tidak ada kejelasan, kami terpaksa mengambil opsi untuk mengamankan satwa-satwa yang dilindungi ke lembaga konservasi terdekat demi keselamatan mereka,” jelas Hansen.
Ono Surono berharap Kebun Binatang Bandung yang memiliki sejarah panjang sejak era kolonial tetap berdiri sebagai paru-paru kota dan tempat edukasi masyarakat, bukan justru beralih fungsi menjadi hotel atau kepentingan bisnis lainnya.
”Jangan ada konsep merubah fungsi Bandung Zoo. Itu sejarah panjang, harus tetap ada dan terpelihara dengan baik,” pungkasnya
