KAPOL.ID – Masalah banjir yang menghantui warga RW 23 Perumahan Rancaekek Permai II, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, akhirnya mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif.
Tak tanggung-tanggung, dua politisi senior DPRD Kabupaten Bandung, Dr. H. Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si. (Golkar) dan H. Thony Fathony Muhammad, S.Ag. (PKS), turun langsung meninjau kondisi lapangan di tengah kegiatan kerja bakti warga, Minggu (26/4).
Kehadiran dua legislator ini menjadi angin segar bagi warga yang selama satu dekade terakhir harus berjibaku dengan genangan air setiap musim penghujan tiba.
Aspirasi di Tengah Tumpukan Sampah
Kepala Desa Jelegong, Anen, mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan para wakil rakyat tersebut. Menurutnya, pertemuan di sela-sela pembersihan sampah ini merupakan ruang dialog krusial untuk membedah masalah yang selama ini hanya mengendap di meja Musrenbang.
”Intinya kami menyampaikan aspirasi warga untuk mencari solusi banjir yang sangat krusial. Selama ini kita dorong lewat Musrenbang dan pengajuan langsung, semoga kehadiran Bapak-Bapak Dewan ini membuahkan hasil nyata agar RW 23 benar-benar bebas banjir,” harap Anen.
Ketua RW 23, Mudaim, S.Pd.I., M.E., membeberkan fakta yang cukup mengejutkan. Selain faktor alam, ia menyebut wilayahnya tengah menghadapi tantangan demografi yang luar biasa. Jika normalnya satu RW dihuni sekitar 200 KK, di wilayahnya angka tersebut melonjak hingga 2.000 KK.
”Kondisinya sudah overload. Imbasnya merembet ke mana-mana, mulai dari urusan ambulans hingga akses sekolah. Terkait banjir, ini sudah terjadi 10 tahun. Harusnya masih tanggung jawab pengembang, tapi kami dan pihak desa tidak mau lepas tangan begitu saja,” tegas Mudaim.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan Dinas PUTR sudah dilakukan, dan kunjungan dua anggota dewan hari ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi sungai yang tersumbat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Thony Fathony Muhammad, menekankan bahwa kompleksitas masalah di perumahan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral antara RW, Desa, maupun pengembang.
”Forum ini adalah ikhtiar awal. Kita sudah kelapangan, selanjutnya kita akan dorong dinas terkait untuk segera menindaklanjuti. Kuncinya adalah kolaborasi,” kata politisi PKS tersebut.
Senada dengan Thony, Dr. H. Cecep Suhendar menyoroti adanya kesalahan teknis sejak awal pembangunan perumahan. Berdasarkan pantauannya, posisi perumahan tersebut memang lebih rendah dari aliran Sungai Cikijing, ditambah lagi infrastruktur yang dibangun tidak sesuai standarisasi.
”Jalan rusak belum bisa disentuh APBD karena masih kewenangan pengembang. Tapi untuk banjir, ini urusan keselamatan warga. Kita hadir di sini untuk memastikan aduan warga tidak hanya sampai di telinga, tapi sampai ke eksekusi kebijakan,” tutup Cecep.
Kegiatan hari itu diakhiri dengan aksi nyata pembersihan sampah secara massal oleh warga, sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan sembari menunggu langkah teknis dari pemerintah daerah. (Am)
