JAKARTA, KAPOL.ID – Sejumlah aktivis dari Serikat Pekerja Hukum Progresif, Komunitas Antikorupsi Sulawesi Tengah, Jaringan Kebijakan Pendampingan Pembamgunan Forum Pemuda Kaili dan lembaga lainnya, pada Kamis (7/5/2026) mendatangi Mapolda Metro Jaya.
Diketahui, kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Jumat, 8 Mei besok.
Koordinator Aktivis, Moh Raslin Chily mengatakan langkah ini merupakan bagian dari “Aksi Jilid II” guna memprotes dugaan tata kelola proyek strategis nasional yang dinilai tidak transparan.
Fokus utama massa adalah dugaan praktik monopoli, konflik kepentingan, dan” korupsi sistemik dalam pelaksanaan Proyek Astacita, program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” kata Raslin.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, para aktivis menyoroti dominasi mutlak BUMN Karya dalam pengerjaan Proyek Astacita.
Mereka menilai distribusi proyek saat ini menutup celah bagi persaingan usaha yang sehat dan mematikan peluang bagi pengusaha swasta maupun kontraktor lokal untuk berpartisipasi.
“Ada indikasi kuat terjadinya konflik kepentingan di mana pengambil kebijakan diduga memiliki keterikatan tertentu dengan pelaksana proyek,” ungkap Raslin.
Gerakan ini menegaskan bahwa aksi mereka justru dilakukan untuk menjaga marwah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka berharap agar program unggulan seperti Astacita tidak dirusak oleh oknum-oknum di tingkat kementerian yang menjalankan praktik tidak transparan.
Dalam visual unggahan yang beredar, ditekankan bahwa langkah ini adalah “BUKAN ANCAMAN”, melainkan penggunaan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan menuntut keadilan distribusi proyek negara.
Tuntutan Audit Investigatif
Selain rencana unjuk rasa besok, para aktivis mendesak aparat penegak hukum untuk:
Melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proses tender di Kementerian PU.
Membongkar praktik monopoli yang diduga merugikan ekosistem usaha nasional.
Memastikan transparansi agar proyek strategis dapat dinikmati oleh berbagai lapisan pelaku usaha, bukan hanya kelompok tertentu.
Hingga berita ini disusun, pihak Kementerian PU belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi maupun tuduhan yang dilayangkan. Situasi di Mapolda Metro Jaya terpantau tertib saat para perwakilan aktivis menyelesaikan prosedur administrasi pemberitahuan aksi. ***
