KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Jawa Barat menuai sorotan tajam. Berbagai persoalan yang muncul selama proses pendaftaran dinilai telah memicu keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Merespons kondisi tersebut, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, melalui rilis resmi yang diterima redaksi, Selasa (30/6/2026).
”Kami melihat evaluasi komprehensif sangat diperlukan menjelang pelaksanaan SPMB Tahap II (jalur zonasi dan afirmasi). Ini penting agar prosesnya berjalan transparan, adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Ineu.
Ineu membeberkan, ada rentetan masalah krusial yang terjadi di lapangan. Mulai dari gangguan teknis pada sistem aplikasi pendaftaran, kasus hilangnya data peserta, hingga perubahan nilai akibat formula yang tidak sinkron.
Tak hanya itu, polemik klasik jalur zonasi juga kembali berulang. Fraksi PDIP menemukan adanya kejanggalan di mana calon siswa yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah justru terpental, sementara yang jaraknya lebih jauh malah lolos seleksi.
Kebijakan baru Pemprov Jabar pun tak luput dari kritikan. Salah satunya terkait kemunculan Program Sekolah Maung dan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang dinilai minim sosialisasi sehingga membingungkan wali murid.
”Program Sekolah Maung belum disosialisasikan secara utuh. Akibatnya muncul persepsi diskriminatif, seolah-olah ini menghidupkan kembali konsep sekolah unggulan yang sebetulnya sudah dihapus,” ucap Ineu
9 Poin Tuntutan Fraksi PDIP Jabar
Secara blak-blakan, Fraksi PDIP Jabar menyodorkan 9 poin penting yang meminta penjelasan dan tanggung jawab konkret dari Pemprov Jabar:
1.Evaluasi Rutin & Anggaran: Mendesak adanya kajian matang, perencanaan, dan evaluasi berkala pada sistem PCMB/SPMB tiap tahun, termasuk kesiapan anggarannya.
2.Minim Sosialisasi: Menyoroti lemahnya edukasi publik yang memicu kegaduhan.
3 Polemik Sekolah Maung: Mempertanyakan dasar dan kriteria penetapan program tersebut agar tidak diskriminatif.
4.Bobroknya Sistem Teknis: Meminta pertanggungjawaban atas aplikasi eror, sulitnya verifikasi akun, hingga peringkat yang berubah-ubah.
5.Kekacauan Zonasi: Menuntut keadilan bagi calon siswa yang dirugikan oleh akurasi jarak zonasi.
6.Kuota Daya Tampung: Meminta transparansi dasar penentuan kuota tambahan di setiap sekolah negeri.
7.Kepastian Anggaran SSK: Meminta kejelasan pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu yang terlempar ke sekolah swasta mitra.
8.Payung Hukum Kerja Sama: Menuntut transparansi mekanisme kerja sama dengan ratusan sekolah swasta agar akuntabel.
9.Beasiswa & Fasilitas: Mendorong regulasi yang jelas terkait penyediaan beasiswa, revitalisasi sarana, dan program pendidikan gratis.
Di akhir keterangannya, Ineu menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara tanpa ada diskriminasi. Pemprov Jabar wajib bertanggung jawab penuh atas carut-marutnya sistem tahun ini.
“Kami di Fraksi PDIP akan terus mengawal seluruh tahapan SPMB 2026 ini. Hak anak-anak Jawa Barat untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipastikan aman, tanpa dihantui oleh sistem yang error dan tidak adil,” pungkasnya. (JAE)
