KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pesatnya perkembangan teknologi transaksi digital di tengah masyarakat rupanya berbanding lurus dengan makin canggihnya modus kejahatan siber. Mulai dari penipuan online, phishing, bukti transfer rekayasa, hingga rekaman suara dan video palsu berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) kini mengintai siapa saja.
Menyikapi ancaman serius tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) menggagas perhelatan Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026. Forum keamanan digital ini dijadwalkan bakal digelar di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10/2026) mendatang.
Ketua Panitia BDSF 2026, Yedi Supriadi menegaskan, agenda ini lahir dari kegelisahan menyikapi kian masifnya pergerakan pelaku kejahatan siber yang makin rapi dan lihai memanfaatkan kelengahan korban.
“Kemajuan teknologi digital memang memberi berkah luar biasa bagi warga dan pelaku UMKM. Namun sisi gelapnya, modus kejahatan ikut mengganas. Sekarang suara bisa ditiru, wajah di-manipulasi, sampai bukti transfer pun bisa dibikin persis aslinya,” ungkap Yedi di Bandung, Senin (31/8/2026).
Yedi menekankan, publik tak perlu panik atau antipati terhadap modernisasi sistem pembayaran digital. Langkah paling krusial, kata dia, yakni membangun kedisiplinan diri untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mengeksekusi transaksi apa pun.
“Jerat pelaku tak pandang bulu, mau latar belakang pendidikan tinggi atau ahli hukum sekalipun bisa terperosok kalau kepanikan dan rasa percaya sudah dimanipulasi,” cetusnya.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) per April 2026, akumulasi kerugian korban kejahatan siber di Indonesia telah menyentuh angka fantastis, yakni berkisar Rp9,5 triliun.
Sementara, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK mencatat ada lebih dari 608 ribu kasus penipuan hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 557 ribu rekening resmi dibekukan, dana sekitar Rp674 miliar berhasil diamankan, dan nyaris Rp200 miliar dikembalikan ke tangan korban.
Modus kejahatan kini kian kompleks dengan keterlibatan AI. Teknik voice cloning, deepfake, penyanderaan SIM card, hingga phishing kerap menyamarkan rekayasa hingga tampak begitu nyata.
Bahkan di Kota Bandung, seorang mantan Ketua Pengadilan Tinggi sempat terkecoh modus social engineering yang mengatasnamakan petugas Dukcapil pada Juli 2026 lalu. Beberapa awak media yang tergabung di JHB pun tercatat pernah berhadapan langsung dengan modus serupa.
Selain masyarakat umum, segmen pelaku UMKM menjadi bidikan utama dalam gelaran BDSF 2026. Meski digitalisasi mempermudah lalu lintas usaha kecil, celah kerawanan seperti marketplace phishing, pembajakan akun bisnis, penyalahgunaan OTP, hingga jeratan pinjol ilegal kerap membayangi.
Maka dari itu, BDSF 2026 dirancang aplikatif melalui Main Forum & Panel, Live Digital Fraud Demonstration, UMKM Digital Safety Class, Digital Safety Clinic, hingga pengucapan Bandung Digital Safety Commitment.
“Kami ingin peserta pulang membawa pengetahuan praktis. Pedagang paham bahwa struk di layar ponsel belum tentu tanda uang masuk. Warga juga langsung tahu langkah darurat saat terseret modus penipuan,” tegas Yedi.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai narasumber kunci, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Ph.D.
Acara yang diproyeksikan menyedot 150 hingga 300 peserta ini turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Pemkot Bandung, BSSN, PPATK, jajaran aparat penegak hukum, perbankan, hingga praktisi teknologi.
“Harapan PWI Jabar dan JHB, forum ini tak berhenti sebatas seremoni, melainkan jadi pemantik hadirnya budaya sadar keamanan digital dari Bandung. Transaksi aman, cerdas verifikasi, dan sigap merespons,” pungkas Yedi. (JM)
