KAPOL.ID — Gelombang aspirasi warga terdampak proyek pembangunan underpass Metland–Telaga Harapan akhirnya bermuara di ruang kedinasan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Perwakilan warga dari 18 hunian terdampak di wilayah RW 11, didampingi jajaran pengurus lingkungan, diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, di Kantor Bupati pada Senin (7/9/2026) pukul 08.00 WIB.
Kedatangan rombongan warga tersebut bertujuan untuk menyampaikan dukungan terbuka sekaligus mengawal kepastian proses relokasi dan perizinan infrastruktur penghubung kawasan tersebut.
Langkah diplomatis ini menjadi puncak dari konsolidasi warga yang sebelumnya telah mendatangi Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi pada Jumat (4/9/2026).
Fasilitator warga, Taryat Hidayat, menegaskan bahwa keberadaan underpass memiliki nilai strategis yang mampu menstimulasi konektivitas antarwilayah serta menggerakkan roda perekonomian lokal secara signifikan.
“Pembangunan infrastruktur ini memiliki signifikansi yang nyata, baik dari kacamata pertumbuhan ekonomi maupun efisiensi mobilitas warga Telaga Harapan dan Metland,” ujar Taryat.
Dalam tatap muka bersama pimpinan daerah, warga dan pengurus RW 11 menyuarakan kesiapan mereka untuk mendukung agenda relokasi yang diinisiasi pihak pengembang. Pihak warga secara tegas menepis isu penolakan proyek di lingkungan Telaga Harapan, seraya menyebutkan bahwa dinamika keberatan yang sempat mencuat hanyalah ulah oknum tertentu demi kepentingan sektoral yang berpotensi mencederai kondusivitas wilayah.
Kendati demikian, sikap kooperatif warga diiringi dengan klausul prasyarat yang berfokus pada keadilan ekonomi dan pembenahan lingkungan. Salah seorang perwakilan warga terdampak menekankan pentingnya kompromi yang seimbang antara pembebasan lahan dan perbaikan sarana pendukung.
“Pada prinsipnya kami mendukung penuh. Kesiapan warga untuk direlokasi berpatokan pada kesepakatan harga tanah yang adil dan saling menguntungkan, serta komitmen pengembang dalam merawat infrastruktur lingkungan sekitar,” tuturnya.
Guna menjaga transparansi, tim pendamping warga mendesak agar agenda dialog lanjutan antara masyarakat dan manajemen Metland segera digelar. Selain itu, percepatan penerbitan izin dari pemerintah daerah menjadi poin krusial yang terus dikawal.
Merespons hal tersebut, Plt. Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pengerjaan fasilitas publik ini hingga terealisasi.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung penuh pembangunan underpass ini. Saat ini seluruh tahapan perizinan sedang berproses secara prosedural,” tegas Dr. Asep Surya Atmaja.***
