KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah masif dalam menuntaskan persoalan sampah di kawasan Bandung Raya. Melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Jabar resmi menggandeng puluhan ribu mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat langsung dari hulu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan pihaknya telah berkonsolidasi dengan berbagai perguruan tinggi di Jabar guna membangun sinergi penanganan sampah berbasis wilayah hulu.
Sebanyak 25.000 mahasiswa dipastikan akan diterjunkan ke lapangan selama tiga bulan mulai Oktober 2026. Mereka bertugas memberikan edukasi serta pendampingan intensif kepada masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemilahan sampah.
”Targetnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya hingga 20 persen. Jika target tersebut tercapai, dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, sekitar 1.000 ton dapat ditekan sebelum mencapai TPA Sarimukti,” ujar Herman Suryatman di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).
Ia menjelaskan, program berskala besar ini merupakan hasil pengembangan dari suksesnya uji coba di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang sebelumnya melibatkan sekitar 500 mahasiswa dalam durasi yang sama. Berdasarkan evaluasi, kehadiran mahasiswa terbukti mampu menurunkan timbulan sampah hingga 20 persen serta menggenjot angka pemilahan sampah sampai dua kali lipat.
Keberhasilan tersebut kini bersiap direplikasi ke sekitar 52 kecamatan di kawasan Bandung Raya. Pemda Provinsi Jabar pun telah merampungkan konsolidasi bersama para camat dan pimpinan perguruan tinggi guna mematangkan teknis pelaksanaannya.
Nantinya, para mahasiswa yang terlibat akan mendapatkan konversi kegiatan akademik sebesar 10 SKS. Mereka juga akan dibekali modul khusus serta perangkat digital sebagai panduan operasional di lapangan.
Optimalisasi Hulu, Tengah, dan Hilir
Selain menggarap sektor hulu lewat gerakan mahasiswa, Pemda Provinsi Jabar turut mendorong optimalisasi fasilitas pengolahan sampah yang sudah ada di setiap kabupaten dan kota. Mulai dari TPS 3R, fasilitas pemilahan, fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), pengomposan, hingga budidaya maggot akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Herman tidak memungkiri bahwa banyak fasilitas serupa sebenarnya sudah tersedia, namun belum berjalan maksimal. Salah satu kendalanya adalah material sampah yang masuk masih bercampur, sehingga teknologi seperti budidaya maggot yang memerlukan sampah organik murni tidak dapat beroperasi secara optimal.
”Sehebat apa pun teknologinya, kuncinya tetap human capital, sumber daya manusia. Urusan perilaku tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus terus dilakukan,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov Jabar menerapkan dua pendekatan secara simultan, yakni technology engineering dan social engineering. Teknologi terus disempurnakan, sementara kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat didorong secara masif.
Melalui rangkaian strategi hulu, tengah, dan hilir ini, Pemda Provinsi Jabar menargetkan perpanjangan masa operasional TPA Sarimukti hingga Desember 2029. Langkah ini menjadi jembatan sebelum fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy di TPPAS Legok Nangka resmi beroperasi penuh pada tahun 2030 sebagai solusi jangka panjang.
”Harapan Pak Gubernur, Sarimukti bisa beroperasional sampai Desember 2029. Kami sedang upayakan dari hulu, tengah, hingga hilirnya,” kata Herman.
Herman menegaskan bahwa persoalan sampah di Bandung Raya tidak lagi bisa dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Partisipasi aktif warga memegang peranan krusial karena akar masalah bermula dari sumbernya.
Ia mencontohkan masih ditemukannya titik-titik pembuangan liar di kawasan yang tampak bersih dari luar. Hal ini membuktikan bahwa penanganan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan pola angkut buang.
”Tidak bisa kita main angkut-angkut terus tanpa penanganan komprehensif. Saatnya ada peran serta masyarakat dan semua komponen,” serunya.
Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Bandung Raya untuk mulai membiasakan diri mengurangi produksi sampah, memilah sejak dari rumah, serta memanfaatkan kembali barang yang bernilai guna.
”Pemda sudah bergerak, perguruan tinggi bergerak, Pramuka bergerak. Ayo masyarakat juga bergerak,” ajak Herman.
Menurutnya, reduksi sampah sebesar 20 persen saja akan membawa dampak yang sangat besar terhadap stabilitas sistem pengelolaan sampah regional. Jika partisipasi publik semakin kuat, bukan tidak mungkin target tersebut terlampaui.
”Ini bukan lagi sekadar tugas dan fungsi. Ini sudah soal harga diri kita,” pungkasnya. ***
