BANDUNG, KAPOL.ID – Sekretariat DPRD memiliki posisi strategis dalam menjaga roda kelembagaan antara legislatif dan eksekutif agar tetap berjalan sinergis serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekda Herman meminta aparatur Sekretariat DPRD tidak sekadar fokus pada urusan administratif, tetapi juga menguasai arah pembangunan dan data daerah secara komprehensif.
“Start from the end dalam perspektif perencanaan, biasanya saya akan memulai dari akhir. Bukan dari anggaran, bukan dari keuangan, bukan dari administrasi. Itu hanya alat,” ujar Herman
Menurut Herman, orientasi pada hasil (outcome) harus menjadi prinsip utama. Setiap program pemerintah daerah mesti ditunjang target yang progresif demi mendorong perubahan nyata.
”Targetnya progresif, karena target yang tidak progresif tidak akan membuat kita takut. Tapi target yang membuat kita takut, itu yang akan mendorong kita mencapai tujuan,” tegasnya.
Herman menambahkan, tolok ukur keberhasilan pemerintahan bukan hanya sebatas terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat seperti penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguasaan data hingga tingkat wilayah terkecil agar program kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran dan proaktif.
”Tanpa penguasaan data yang memadai, program hanya berjalan berdasarkan kebiasaan atau menunggu persoalan muncul, bukan sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat,” ucap dia.
Melalui penguatan peran Sekretariat DPRD sebagai jembatan komunikasi antara DPRD dan eksekutif, Herman berharap hubungan kedua lembaga makin konstruktif.
”Pemerintah harus mampu menjelaskan perubahan apa yang dihasilkan dari setiap kebijakan dan sejauh mana perubahan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (JM)
