KAPOL.ID – Memasuki dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang protes merebak di Kota Bandung.
Ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat turun ke jalan menyuarakan keresahan atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada rakyat, Selasa (20/10/2026).
Massa yang memadati sejumlah titik strategistermasuk kawasan bersejarah Jalan Asia Afrika hingga depan Gedung DPRD Jawa Barat membawa spanduk bentangan dan terus mengumandangkan orasi kritis.
Dalam aksi tersebut, para demonstran melayangkan sejumlah tuntutan krusial. Mereka mendesak pemerintah segera menghentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat yang dibungkus alibi ketahanan pangan serta transisi energi. Menurut massa aksi, praktik tersebut justru memicu kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, hingga hilangnya ruang hidup warga.
Tak hanya itu, mereka juga menyuarakan pembubaran Batalyon Teritorial Pembangunan, penghentian ekspansi perkebunan skala besar, serta realisasi Reforma Agraria Sejati.
Beberapa poin penolakan tajam lainnya yang digaungkan antara lain:
Pembatalan US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Penghentian badai PHK dan politik upah murah.
Penolakan kenaikan pajak serta lonjakan harga bahan pokok.
Evaluasi total program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan proyek militer.
Pengalihan pemotongan anggaran aparat (TNI-Polri) untuk jaminan sosial rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Penghentian segala bentuk diskriminasi, represivitas aparat, dan pembungkaman hak-hak demokratis warga.
Soroti Pelemahan Rupiah hingga Kabinet Gemuk
Aksi serupa juga digelorakan oleh Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pasundan (UNPAS) yang membentang barisan lengkap dengan atribut almamater.
Presiden Mahasiswa (Presma) UNPAS, Muamar Baasir, menyatakan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan panggung untuk menyuarakan gagasan “Panca Cipta” konsep yang digadang-gadang harus diwujudkan kabinet Prabowo-Gibran demi keadilan sosial.
”Kami menyuarakan Panca Cipta yang harus diciptakan oleh kabinet Prabowo-Gibran untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muamar di sela-sela aksi.
Ia menambahkan, poin utama yang disasar meliputi evaluasi sektor ekonomi, pendidikan, ketimpangan pembangunan, hingga tindakan represif aparat.
Senada dengan Muamar, Menteri Kajian Aksi Strategis BEM UNPAS, Aria Rangga Saputra, menyoroti kondisi perekonomian nasional yang kian memprihatinkan, salah satunya pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp18.000 per Dolar AS, serta ketimpangan transparansi APBN 2026.
”Di sektor pendidikan, fasilitas masih sangat minim dan susah diakses, tetapi pemerintah justru memaksakan program baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Program-program seperti MBG dan KDMP juga terkesan berjalan tanpa kerangka konseptual dan piloting yang matang,” terang Aria.
Aria juga menyentil struktur kepemerintahan yang dinilainya kian tidak efisien dan terlalu gemuk.
”Kabinet makin hari makin gemuk. Kami berharap aspirasi yang disampaikan ke DPRD Jawa Barat ini bisa menjadi bahan evaluasi total bagi pemerintah pusat,” pungkasnya. (AM)
