KAPOL.ID – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan penerimaan tamu kelembagaan secara terbuka serta profesional.
Hal itu dibuktikan saat Pelayanan Informasi Publik (PPID) Sekretariat DPRD Jawa Barat memfasilitasi kunjungan kerja (kunker) dari Komisi IV DPRD Kota Manado, Sulawesi Utara, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (21/10/2026).
Kedatangan wakil rakyat dari Manado tersebut dilakukan dalam rangka studi komparasi serta berbagi informasi terkait fasilitasi program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di Jawa Barat.
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi interaktif dan konsultasi antarlembaga legislatif. Kedua belah pihak saling bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan, khususnya dalam mengawal kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian warga.
Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, PPID Setwan Jabar memaparkan berbagai skema pelayanan informasi serta fasilitasi kerja-kerja dewan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan daerah.
”Kunjungan ini menjadi wadah sharing informasi dan referensi bagi kedua belah pihak. Masing-masing daerah tentu memiliki dinamika tersendiri yang bisa saling melengkapi dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat,” ujar perwakilan Sekretariat DPRD Jabar di sela-sela kegiatan.
Sementara itu, PPID Setwan Jabar menegaskan bahwa masuknya kunjungan dari DPRD Kota Manado ini membuktikan tingginya kebutuhan akan keterbukaan informasi dan koordinasi antarlembaga pemerintahan.
Sejauh ini, PPID Setwan Jabar memang aktif melayani beragam permohonan informasi, mulai dari konsultasi teknis, koordinasi kebijakan, hingga studi banding dari berbagai legislatif daerah se-Indonesia.
Melalui momentum ini, komunikasi dan jejaring antarlembaga DPRD diharapkan semakin solid dan terbuka. Hal tersebut penting guna memperkaya khazanah referensi para legislator dalam menyusun serta mendukung kebijakan daerah di wilayah masing-masing.
Pihak Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan akan terus mendorong pelayanan informasi kelembagaan yang responsif, tertib, transparan, dan terdokumentasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. (JM)
