KAPOL.ID – Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Pusdikmin Lemdiklat Polri) terus menggenjot kualitas kepemimpinan para perwira menengahnya.
Melalui kegiatan seminar policy brief bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI, Pusdikmin bertekad mencetak sosok perwira yang adaptif, solutif, serta memiliki kepekaan tinggi terhadap sektor strategis nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi kreatif.
Wakapusdikmin Lemdiklat Polri, AKBP Heni Purwanti, menegaskan bahwa penyusunan policy brief bukan sekadar formalitas penggugur kewajiban kurikulum. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang tempa bagi para peserta untuk mengasah ketajaman berpikir kritis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang benar-benar aplikatif di lapangan.
“Seminar policy brief ini menjadi wadah strategis bagi peserta PKN Tingkat II. Mereka tidak hanya sekadar menerima teori di kelas, tetapi mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dan adaptif. Hal ini merupakan wujud kepemimpinan strategis yang memiliki kegesitan, kelincahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman,” ujar Heni.
Ia menambahkan, para peserta ke depan dituntut untuk tidak bersikap kaku dalam menghadapi dinamika maupun tantangan di wilayah tugas masing-masing. Mereka harus mampu menerjemahkan analisis kebijakan ke dalam langkah nyata melalui penguatan sinergi dan kolaborasi erat bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam seminar tersebut, materi diskusi difokuskan secara mendalam pada strategi penguatan sektor ekonomi kreatif. Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI, Restog Krisna Kusuma, hadir langsung memberikan wawasan berharga terkait tren serta tantangan industri kreatif masa depan.
Sebagai alumni PKN, Restog mengapresiasi keterlibatan aktif perwira Polri dalam membedah isu ekonomi kreatif melalui kacamata policy brief. Menurutnya, institusi kepolisian memegang peranan vital sebagai pilar utama penegakan hukum demi terciptanya iklim industri yang sehat, adil, dan kondusif.
“Sebagai aparat penegak hukum, langkah pertama yang krusial adalah kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu yang sangat penting adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI/IP),” tegas Restog.
Ia menekankan, penindakan tegas terhadap segala bentuk pembajakan maupun penggunaan hak cipta tanpa izin mutlak diperlukan agar ekosistem kekayaan intelektual nasional dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Selain perlindungan KI, Restog juga menyoroti pentingnya peran Polri dalam memberikan kemudahan perizinan serta jaminan pengamanan dalam setiap penyelenggaraan event maupun konser musik, baik di tingkat pusat hingga daerah.
“Pengamanan yang baik akan memberi rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Jika event berjalan lancar dan banyak digelar, destinasi wisata serta kegiatan ekonomi kreatif di daerah akan semakin menggeliat (boom), sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga,” pungkasnya
Melalui giat gemblengan ini, lembar policy brief yang telah dirumuskan para perwira diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen akademis yang menumpuk di atas meja, melainkan dapat langsung dieksekusi dan diimplementasikan secara nyata saat mereka kembali mengemban amanah di satuan kewilayahan masing-masing. (JM)
