KANAL

Reformasi Birokrasi Jangan Sekadar Tumpukan Dokumen, Sekda Kota Bandung: Harus Berdampak Nyata bagi Warga

×

Reformasi Birokrasi Jangan Sekadar Tumpukan Dokumen, Sekda Kota Bandung: Harus Berdampak Nyata bagi Warga

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tidak boleh sekadar menjadi gugatan administratif atau tumpukan dokumen semata. Lebih dari itu, birokrasi harus benar-benar melahirkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

​Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat memimpin Rapat Progres Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemkot Bandung Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).

​Menurut Zulkarnain, penguatan kualitas birokrasi mutlak memerlukan perombakan pola pikir (mindset) dan budaya kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari jajaran pimpinan tertinggi hingga tingkat pelaksana. Setiap pegawai dituntut memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap hasil kerja serta efektivitas anggaran yang dikelolanya.

​Ia menegaskan, akuntabilitas kinerja tidak lagi diukur sebatas pada seberapa banyak program terlaksana atau seberapa besar anggaran terserap. Namun, yang jauh lebih penting adalah ouput atau keluaran nyata yang bermuara pada pencapaian visi besar Kota Bandung.

​”Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi harus didukung perubahan mindset seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mulai dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksana, serta perubahan budaya kerja untuk mewujudkan aparatur yang akuntabel,” tegas Zulkarnain.

​Bidik Predikat AA Lewat Integrasi Sistem
​Dalam kesempatan tersebut, Zulkarnain memaparkan tren positif capaian kinerja birokrasi Pemkot Bandung. Pada tahun 2025, SAKIP Kota Bandung sukses mengantongi nilai 82,26 dengan predikat A, merangkak naik dari tahun 2024 yang berada di angka 81,40.

​Kenaikan serupa juga terjadi pada Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang menyentuh angka 88,06 (kategori A), meningkat tipis dari tahun sebelumnya di angka 88,02. Capaian ini, kata dia, menjadi modal dan pijakan kuat bagi Pemkot Bandung untuk terus menggenjot perbaikan tata kelola pemerintahan dengan target puncak meraih predikat AA.

​Sebagai langkah taktis, Pemkot Bandung kini telah mengandalkan sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah pemantauan serta evaluasi kinerja aparatur secara real-time. Melalui sinkronisasi aplikasi e-SAKIP dan Mang Bagja, pengukuran kinerja dapat dilakukan secara otomatis yang bermuara pada penerapan kebijakan reward and punishment (penghargaan dan sanksi) yang objektif.

​Fokus pada Reformasi General dan Tematik
​Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, Rahmat Sartiyadi, menerangkan bahwa akselerasi Reformasi Birokrasi ini digenjot melalui dua koridor utama, yakni Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

​Ia merinci, Reformasi Birokrasi General diporsikan untuk membenahi sistem dan manajemen internal pemerintahan meliputi penguatan akuntabilitas kinerja, sistem pengendalian internal, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integritas, hingga kualitas pelayanan publik.
​Adapun Reformasi Birokrasi Tematik difokuskan langsung untuk menuntaskan simpul-simpul persoalan strategis yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Terdapat enam tema utama yang menjadi fokus pengerjaan:

​Pengentasan kemiskinan,
​Peningkatan investasi,
​Digitalisasi tata kelola,
​Pemerataan akses layanan kesehatan,
​Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta

​Penguatan ketahanan pangan nasional.
​Rahmat menambahkan, jajaran Pemkot Bandung telah merampungkan dokumen perencanaan serta rencana aksi RB 2026 sebagai kompas operasional bagi setiap perangkat daerah.

​Melalui kombinasi dua pendekatan tersebut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung dituntut mampu menerjemahkan agenda reformasi ke dalam program kerja yang terukur, efektif, transparan, serta berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat. Pengawasan berkala lewat mekanisme monitoring dan evaluasi dipastikan akan terus dikawal ketat agar target sasaran tercapai tepat waktu. ***