TASIK, (KAPOL).- Sedikitnya 27 orang petugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada di Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, mendatangi kantor desa setempat guna mempertanyakan macetnya pemberian honor bagi mereka yang diperoleh dari Pemkab Tasikmalaya, Rabu (2/10/2019).
Pasalnya sudah 3 bulan ini, mereka belum juga menikmati honor yang memang telah dianggarkan Pemkab Tasikmalaya sejak tahun 2019 ini.
Kedatangan para ujung tombak masyarakat tersebut tiada lain didorong oleh kebutuhan oprasional yang kian hari kian berat.
“Kami datang hanya untuk mempertanyakan, mengapa sampai saat ini kita tidak menerima honor yang telah dijanjikan pemkab Tasikmalaya. Sudah 3 bulan nunggak, dan memasuki 4 bulan di Oktober ini,” jelas salah seorang RT dari Kampung Simpang, Zenal.
Besaran honor memang bervariasi, yakni dari Rp 200.000 bagi ketua RT dan Rp 250.000 bagi ketua RW. Tidak hanya itu, honor juga telah dianggarkan pemkab Tasikmalaya bagi BPD dan Ketua BPD sebesar Rp 400.000 – Rp 500.000.
Kedatangan para ketua RT dan RW ini diterima langsung oleh Kepala Desa Singasari, H Saefudin. Kepada para RT/RW, Saefudin mengharapkan kesabarannya terkait pencairan dari honor ini.
Sebab kasus ini diketahui bukan hanya terjadi di desa Singasari saja, tetapi juga merata di desa-desa lainnya se-Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami minta para bapak bersabar. Karena memang keuangan di Pemkab Tasikmalaya kabarnya berjalan normal setelah kemarin pembentukan SOTK baru,” jelas dia.
Perwakilan PPDI kecamatan Taraju, yang juga Sekretaris Desa Raksasari, Dudung, mengatasn tidak hanya honor bagi para RT/RW dan BPD, tetapi juga honor bagi para perangkat desa yang bersumber dari Siltap (penghasilan tetap) saat ini juga mandet.
Pihaknya memberikan ultimatum, jika hingga tanggal 5 Oktober ini belum juga turun, maka ia bersama PPDI akan melakukan aksi ke Pemkab Tasikmalaya.
“Kita sudah komunikasi dengan perangkat desa lainnya di PPDI, jika masih seperti ini maka kami akan aksi ke Pemkab Tasikmalaya,” jelas dia. (KAPOL)***
