KAPOL.ID – Ketimpangan data kepala keluarga (KK) miskin acap kali membuat pusing para kepala desa.
Pasalnya, data tersebut menjadi tolak ukur pemanfaat bantuan dari pemerintah khususnya untuk KK miskin.
Fakta sekarang, masih banyak KK miskin yang tak masuk dalam data KK miskin sesuai Badan Pusat Statistik (BPS), maka perlu ada pemutakhiran data.
Masih banyak yang tak masuk sebagai kategori KK miskin tapi menjadi pemanfaat bantuan.
Imbasnya, kepala desa menjadi objek yang meragukan warga hingga berujung melakukan protes.
Demikian, Kades Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Yayat Hairul Ansyor kepada “KAPOL”, Selasa 28 Januari 2020.
“Aneh juga, data yang masuk dalam kategori KK miskin itu, justru di setiap dinas atau SKPD selalu berbeda-beda. Data KK miskin versi Dinas Kesehatan berbeda dengan Dinas Pertanian, ya bingung?,” tuturnya.
Menurutnya, contoh kecil terkait data stunting menurut Puskesmas Tanjungsari pun berbeda dengan yang ada di pemdes.
Data dari Puskesmas, jika warga Jatisari yang terindikasi stunting mencapai ratusan orang, sementara, sesuai data di pemdes hanya ada puluhan ?.
Ketimpangan data semacam itulah yang selalu membuat heran dan tak masuk akal bagi pemdes.
“Idealnya, puskesmas itu hanya mendata warga disini saja, jumlahnya jangan disatukan dengan data warga pendatang yang tak ber-KTP Jatisari,” ujarnya.
Kata dia, perlu duduk bersama para pemangku kepentingan dalam menyikapi soal data KK miskin dan sebagainya.
Sebenarnya, warga yang masuk KK miskin itu bukan dalam artian mereka tak bisa makan.
Alhamdulillah, rasa kepedulian warga sekitar pun masih tinggi dan mau berbagi jika soal makan.
“Hemat saya, jika warga yang masuk KK miskin itu hanya karena terhambat dalam akses pendidikan saja. Tak ada KK miskin di Jatisari yang jumlahnya sekira 300-an dan tidak makan, mereka tetap masih bisa makan,” ucapnya.
Sederhana saja, kata dia, dalam mengentaskan kemiskinan itu cukup dengan program bebas biaya pendidikan dan kesehatan saja dulu.
Namun, tetap saja jika data pemanfaatnya pun harus tepat sasaran agar tak ada yang protes lagi.
Jika masih ada ketimpangan soal data pemanfaatnya, ya akan tetap saja jadi masalah dan kembali protesnya pun ke kades.
Ia berharap agar ada kebijakan lain, jika memang ada yang darurat terkait pelayanan seperti masalah kesehatan bagi warga.
Support KAPOL with subscribe, like, share and comment
Youtube : https://www.youtube.com/c/kapoltv
Portal Web : https://kapol.tv/
Facebook : https://www.facebook.com/kabar.pol
Twiter : https://twitter.com/kapoltv
Instagram : https://www.instagram.com/kapol_id
Portal Inside : https://kapol.id/
