KANAL

Wali Kota Minta E-planning Jangan Terbatas pada Infrastruktur

×

Wali Kota Minta E-planning Jangan Terbatas pada Infrastruktur

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Wali Kota Tasikmalaya, H. Budi Budiman curhat saat Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta kepala daerah dan jajaran di Istora Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/2020). Aplikasi e-planning sebaiknya membuka untuk menampung usulan-usulan non infrastruktur.

“Ada beberapa menu yang dikunci, sebenarnya banyak hal lain yang bisa dikerjakan di daerah. Mulai dari bantuan untuk program bidang pertanian, kelautan dan perikanan. Lalu bidang sosial, persampahan dan lingkungan hidup. Kami berharap bisa fleksibel,” ujarnya.

Pemkot Tasikmalaya, kata dia, sedang mengejar pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun beberapa pembangunan infrastruktur juga masih ada yang perlu digenjot untuk perkembangan daerah.

“Kita sedang mengejar pencetakan wirausaha baru, di pertanian cukup potensial. Kemiskinan kita turun di angka 11 persen, tapi masih tergolong tinggi di Jabar,” kata Budi.

Pada kesempatan tersebut, Pemkot Tasikmalaya juga mengusulkan beberapa rencana pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Beberapa di antaranya Pembangunan Jembatan Ciloseh di Jalur Lingkar sepanjang 175 meter, Jembatan Dalem Suba, rehabilitasi dan penataan Stadion Wiradadaha, lanjutan pembangunan RSUD Pratama Dewi Sartika, Lanjutan RSUD Pratama Purbaratu.

“Flyover Jalan Lingkar Utara Insya Allah tahun ini selesai. Terimakasih bantuan Rp 15 miliar tahun ini untuk menyambungkan flyover. Jika sudah tersambung, arus kendaraan tidak melalui pusat kota dan relatif lebih lancar,” katanya.

Ridwan Kamil menjelaskan komunikasi, koordinasi dan komitmen perlu dibangun bersama. Termasuk membuat tim khusus untuk menjembatani usulan daerah ke berbagai kementerian.

“Pokoknya aspirasinya kita cari cara dengan saling memahami, satu persepsi, komunikasi baik. Kita akan memperjuangkan mimpi-mimpi daerah ke APBN. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat tim ahli untuk melobi ke pemerintah pusat,” katanya.***