KAPOL.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (DPUPR) Kota Banjar, dinilai kurang serius dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
Sejumlah bidang garapan yang telah selesai dikerjakan TA 2020 ini, belum memenuhi standarisasi pelaksanaan pembangunan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi 3, DPRD Kota Banjar, Ir. Sudarsono, Rabu (19/02/20).
Hal tersebut menanggapi ada keluhan warga di daerah pemilihannya.
“Kami menilai dalam konteks pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dinas terkait belum serius,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ruas jalan di Lingk. Haurmukti, Kel/Kec. Purwaharja yang baru kelar dikerjakan sudah nampak rusak terkelupas. Padahal, penyelesaiannya baru sekitar dua bulan lalu.
Ir. Sudarsono mengatakan, pekerjaan tersebut sedianya dikerjakan kembali. “Khan ada masa pemeliharaan, gunakan masa itu sebaik-baiknya,” sergahnya.
Pihaknya berharap, kedepan tidak ada lagi permasalahan serupa. Pasalnya, pemerintah sudah maksimal dalam memberikan layanan untuk masyarakat.
“Keseriusan pengawasan oleh dinas terkait cukup penting. Di era sekarang ini, baik kami selaku Komisi 3 yang membidangi pembangunan dan terlebih masyarakat selaku pengguna bisa memberikan penilaian. Untuk itu, kami menekankan agar serius dalam pengawasan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kabid Tata Ruang dan Pemukinan, DPUPR Kota Banjar, Acep Daryanto, belum memberikan pernyataan resminya. (Aset)***
