KAPOL.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memacu kesiapan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjamin distribusi nutrisi yang merata dan tepat waktu bagi masyarakat.
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya, memberikan instruksi tegas kepada jajarannya di seluruh wilayah penugasan agar segera melakukan mobilisasi dan menghilangkan hambatan birokrasi dalam proses pelaporan lapangan.
Dalam arahannya, Sony menekankan bahwa keberhasilan program strategis nasional ini mustahil tercapai jika personel bekerja secara mandiri atau single fighter. Ia menuntut adanya harmonisasi kolektif yang solid dari tingkat pusat hingga mitra di lapangan.
“Tidak ada lagi istilah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh harmonisasi di semua lini agar rantai koordinasi tetap kuat,” tegasnya.
Survei Lapangan harus dilakukan secepatnya dan Larangan Menunda Laporan
Salah satu poin krusial yang digarisbawahi oleh Sony adalah efisiensi waktu dalam tahap verifikasi. Para Koordinator Wilayah (Korwil) kini dibebankan target waktu maksimal 2 hari kerja untuk menyelesaikan survei lapangan.
Sony memberikan peringatan keras agar para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) tidak membiarkan status survei “menggantung” akibat keterlambatan administrasi.
“Jangan sampai status survei menggantung karena KSPPG tidak membuat laporan secepatnya. Ingat, penerima manfaat sudah menanti. Kecepatan kita menentukan seberapa cepat gizi ini sampai ke tangan mereka,” ujar Sony dalam rapat zoom meting dengan KSPPG seluruh Indonesia.
Mobilisasi SDM dan Digitalisasi Data
Sony memerintahkan kepada para KSPPG yang baru menerima surat tugas, untuk segera bergerak ke lokasi masing-masing. Tugas utama mereka meliputi pembangunan komunikasi efektif dengan mitra strategis serta manajemen sumber daya manusia terhadap 47 pekerja mitra yang telah disiapkan oleh pihak yayasan.
Untuk menjamin ketepatan sasaran, BGN mengintegrasikan data geospesial dalam proses survei dan distribusi. Penggunaan data digital ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan target distribusi kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM), mencakup anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.
Misi Hingga Pelosok Negeri
Langkah akselerasi ini diambil untuk memastikan bahwa manfaat MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi benar-benar menjangkau seluruh pelosok Indonesia secara berkelanjutan.
Melalui penguatan sistem digital dan pengawasan ketat di lapangan, BGN optimis program ini akan menjadi fondasi kuat dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
Seiring dengan dimulainya operasional ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak, BGN berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas agar target puluhan juta penerima manfaat dapat terpenuhi pada tahun 2026.
Arahan Soni ini sepertinya menunjukan bahwa BGN mode “Akselerasi penuh”.Pola birokrasi lama yang lambat coba dipangkas dengan sistem koordinasi yang lebih “meliteristik” dan terukur (Komando Tunggal namun Kolektif). ***
