Aktivitas Ekonomi Normal, Pemkot Siapkan Dana Khusus Untuk COVID-19

KAPOL.ID – Meski dicecar dengan teror paparan COVID-19, aktivitas ekonomi di Pasar Banjar tidak mengalami penyurutan. Hingga, Kamis (19/03/20), Pasar Banjar masih dipadati oleh pembeli secara normal.

Padahal, Pemkot Banjar sudah mengeluarkan surat himbauan langsung oleh Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih agar mengurangi aktifitas diluar ruangan.

Baik pedagang maupun pembeli di Pasar Banjar cenderung tidak mengabaikan hal itu. Terutama terkait dengan komoditi bahan pokok.

“Kan harus tetap menjalankan kewajiban menafkahi keluarga. Jadi saya putuskan tetap akan terus berjualan,” kata Wawan salah seorang pedagang.

Erni (40) warga lain yang tengah berbelanja mengatakan, tidak terlalu khawatir dengan adanya virus tersebut. Kata dia, berbelanja ke pasar tetap dia lakukan mengingat berbagai kebutuhan yang harua tetap tercukupi.

“Bagaimana bisa membuat menu masakan untuk keluarga kalau tidak belanja dulu kesini. Bagi saya selama kita menjalankan hidup sehat mungkin tidak akan terkena virus itu,” ucapnya seraya mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Alloh SWT.

Dilain pihak, Pemkot Banjar tengah melakukan pengkajian rencana penggelontoran dana terkait penangan COVID-19 itu.

Berdasar pada Permenkeu No. 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 dan Permenkeu No. 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan DAK NonFisik.

Kepala Badan Pendapapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, Hj. Nursa’adah melalui Kabid Anggaran, Asep Mulyana mengatakan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan dana yang harus dipersiapkan. K

dia, dasar hukum dalam pengambilan keputusan tersebut sudah ada dan diperbolehkan.

“Kami masih menghitung kebutuhannya. Karena memang melibatkan beberapa leading sector semisal Dinkes, BLUD RSU, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta BPBD. Pada prinsipnya, kami akan siapkan anggaran penunjang untuk kebutuhan penanganan COVID-19,” katanya.

Disinggung terkait tunjangan tambahan bagi aparatur yang menangani COVID-19, pihaknya mengatakan hal itu termasuk salah satu hal yang paling krusial.

Pasalnya, penanganan COVID-19 tersebut harus diutamakan dan bersifat segera. Meski begitu, tetap harus terukur dan mengutamakan skala prioritas.

“Nanti setelah hasil perhitungan kebutuhan dananya selesai, tugas kami menggeser beberapa mata anggaran yang sifatnya tidak urgent. Namun, bukan berarti mengenyampingkan kebutuhan roda pemerintahan dan pembangunan,” katanya. (BM)***