KAPOL.ID – Banyak aduan dari masyarakat Sumedang yang gagal menginput saat akan mengisi sensus penduduk secara online.
Menanggapi hal itu, A. Beni Triyadie selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang mengatakan saat ini banyak data kependudukan secara online menggunakan validasi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga.
Prinsipnya, itu merupakan mekanisme dari pelayanan online tersebut.
Mereka akan memverifikasi antara dokumen yang diupload oleh penduduk yang berasal dari dokumen KK dan KTP kemudian disandingkan, atau dicek ke database kependudukan pusat atau warehouse.
Lebih lanjut dia menjelaskan, tak terupdatenya data di database warehouse (dwh) pusat itu lantaran data yang digunakan merupakan database yang enam bulan ke belakang, sehingga tingga real update.
“Itu data, warehouse ini mengakses data ke database kependudukan setiap enam bulan sekali,” ucapnya, Selasa 2 Juni 2020.
Jadi kalau sekarang yang mereka akses itu keadaan semester dua 2019.
Otomtais perubahan dari tanggal 1 Januari sampai hari ini.
Misalnya, tanggal 2 Juni, perubahan dokumen melalui pelayanan langsung di sini itu belum terakses ke dwh.
Karena, sebut Beni, perlu dilakukan konsolidasi manual yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
Selama pandemi corona virus Disease 2019 ini lanjut dia, layananan konsolidiasi dilakukan secara online maupun langsung dengan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
Permasalahan konsolidasi atau update/aktivasi data kependudukan juga bisa melalui pesan WhatsApp nomor 08112446204.
“Oleh karena itu, solusinya kita lakukan apa yang namanya konsolidasi manual. Artinya kita mencoba mengirimkan data tersebut ke secara langsung hasil pelayanan tim di sini ke data pusat. Nanti data pusat akan mengirimkan manual juga ke dwh,” ujarnya. (Iwan Rahmat)***
