KAPOL.ID- Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid menjelaskan sekolah tidak diperbolehkan memungut uang bangunan kepada orang tua siswa. Pemerintah daerah jabar sudah menggratiskan biaya sekolah untuk jenjang SMA Negeri dan sederajat.
“Kalau ada pungutan SPP di sekolah tingkat SMA dengan status negeri itu tidak benar, karena sudah gratis. Dan yang gratis itu SPP nya saja, ” Kata Ali Rasyid saat Reses di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
Kata dia Sekolah juga tidak boleh memungut bayaran yang lain misalkan untuk uang pembangunan gedung. Kecuali atas dasar Kesukarelaan dari pihak orang tua siswa itu sendiri.
“Kalau bantuanya dipatok dan memberatkan orang tua itu tidak boleh. Kalau ada sekolah yang melakukan pungutan seperti itu bisa dilaporkan ke kita. Karena sekarang pungutan pungutan itu sudah tidak boleh,” katanya.
Kalau pun orang tua mau menyumbang, itu seikhlasnya tidak boleh ditentukan dengan nilai yang memberatkan. Jika orang tua iklasnya ingin menyumbang Rp 20 juta misalkan, itu tidak masalah. Tapi tidak semua orang tua mampu.
“Intinya sekolah tidak boleh memungut biaya dengan paksaan kecuali sumbangan yang sifatnya sukarela itu tidak masalah, ” katanya.
Untuk sekolah yang statusnya swasta, dijelaskan Ali Rasyid pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang nilainya mencapai Rp 700 ribu per siswa, itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan perlengkapan belajar.
“Semua sekolah yang swasta itu mendapatkan bantuan BPMU dan anggaran tersebut langsung disaluran ke sekolah masing-masing.” katanya.
Ali Rasyid mengharapkan dengan tidak adanya lagi biaya SPP dan pungutan yang memberatkan bagi siswa di sekolah negeri, masyarakat bisa mengakses pendidikan dengan mudah dan berkualitas.
Dan ini akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM masyarakat Jawa Barat. Dan meningkatnya layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat.***
