KAPOL.ID –
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar workshop perdana Trusted News Indicator bertajuk New Media dan Politics, Jumat (31/3/2023).
Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, kegiatan ini mendapat dukungan Internews dan USAID MEDIA.
Sebagai upaya menguatkan fungsi dan kedudukan media agar apa yang disiarkan layak untuk didengar dan dijadikan rujukan masyarakat luas.
“Tentu ada harga yang harus kita bayar sebagai publisher yaitu disiplin verifikasi, cek fakta agar produknya terpercaya, trusted.”
“Kita harus menunjukan bahwa media kita bukan abal-abal, tidak clickbait. Isinya bukan disinformasi maupun misinformasi,” katanya saat membuka kegiatan secara daring.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kepercayaan publik pada media menjadi hal yang sangat penting.
Ia berharap media AMSI dapat mengatasi polarisasi new media dan bias politik, khususnya di momentum tahun politik.
“Semoga media-media AMSI bisa menjawab tantangan-tantangan kedepannya,” kata Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), August Mellaz mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan AMSI dalam menentukan standar Indikator Trusted News.
“KPU RI sangat mengapresiasi dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut soal trust Indicator bidang politik ini,” katanya.
Indikator keterpercayaan publik
AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di sejumlah kota merumuskan indikator keterpercayaan publik.
Dengan melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara.
Kemudian agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.
“Kami di AMSI, telah merangkumnya menjadi sebelas poin untuk mencari titik temu antara kepentingan publik atau pembaca.”
“Lalu pengelola dan pemilik media, serta pengiklan. Ini ikhtiar AMSI untuk menjaga kesinambungan ekosistem digital,” kata Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya.
Kesebelas indikator tersebut meliputi, ketaatan terhadap kode etik jurnalistik dan pedomen pemberitaan media siber.
Isu kepentingan umum, pemberitaan yang ramah anak dan perempuan, korban kekerasan hingga soal larangan glorifikasi terorisme.
“Lalu ujaran kebencian, serta kewajiban menjaga keamanan digital seperti perlindungan data pribadi pembaca,” paparnya.***
