KAPOL.ID – Sejumlah kontraktor di Sumedang mempertanyakan anggaran beberapa kegiatan yang sudah selesai melalui Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
Karena, Anggara tersebut belum dicairkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
Menyikapi hal tersebut, Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman membenarkan ada 38 pengusaha yang sudah selesai melakukan kegiatan, tapi belum dibayar.
Hal tersebut, kata dia, karena kendati pekerjaannya sudah selesai tapi mereka belum melengkapi data atau masih ada kekurangan.
“Kami konsultasi dengan kejaksaan, dan bagi yang datanya belum lengkap agar segera dilengkapi,” katanya.
Menurut dia, kendati tahun anggaran berakhir Desember 2022 harus dilengkapi.
“Jangan khawatir selama data lengakap maka januari 2023 akan cair. memang lintas tahun, tapi memungkinkan, karena pekerjaannya sudah selesai,” ujarnya.
Jadi jangan khawatir, selama data lengkap maka dipastikan tak ada masalah.
Diketahui, Rabu (4/1/2023) digelar pertemuan antara dinas terkait di Pemda Kab. Sumedang dengan sejumlah kontraktor, fokus membahas hal tersebut.
Salah seorang kontraktor membenarkan proyeknya sudah selesai tapi belum pembayaran.
“Untuk data, rasanya kami sudah lengkap, mungkin saja telat pembayaran karena ada kendala lain,” ucap dia.
Bisa saja, kata dia, telat pembayaran karena Kadis PUPR Sumedang jadi tersangka dan sekarang ditahan. ***
