KAPOL.ID — Angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.
Menurut data terbaru, tingkat kemiskinan di Majalengka mencapai 11,21 persen.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Majalengka, Dedi Supandi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka yang digelar untuk memperingati Hari Jadi Majalengka ke-534.
Meskipun laju pertumbuhan ekonomi di Majalengka cukup tinggi dan tingkat pengangguran mengalami penurunan, hal tersebut belum sejalan dengan penurunan angka kemiskinan.
“Kami bekerja sama dengan Bappenas untuk mendapatkan data yang akurat, karena kami membutuhkan basis data yang kuat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini,” kata Dedi usai rapat paripurna di DPRD Majalengka, Jumat 7 Juni 2024.
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Majalengka berencana akan bekerja sama dengan sekitar 1.231 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Praja-praja ini akan ditempatkan disejumlah daerah di Majalengka. Mereka datang pada 13 Juni 2023.
Mereka bertugas setiap hari untuk mengecek, meneliti, dan menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.
Hasil dari kegiatan tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, kemudian data tersebut akan dikirim ke Command Center untuk dianalisis bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memantau apakah terjadi penurunan kemiskinan setelah dilakukan intervensi.
Dedi menambahkan bahwa tujuan dari penurunan praja IPDN ke lapangan adalah untuk melihat secara langsung apakah terjadi penurunan angka kemiskinan setelah dilakukan intervensi selama satu bulan.
“Nanti kita bisa melihat dengan BPS sebutulnya kondIsinya seperti apa dan terjadi penurunan enggak setelah kita lakukan intervensi,” ujar Dedi. ***
