KAPOL.ID – Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian dan Humas, Dr. H. Arief M. Edie., M.Si mengatakan, rangkaian Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN sudah menerapkan sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntable dan Humanis).
Bahkan, dalam tahapan SPCP pun sudah bekerja sama dengan KPK dan Polri.
Sehingga, tinggal menerima hasil dan sangat tidak memungkinkan mekanisme dan di internal IPDN dibuat main-main.
“Kalau memang ada, sesuai berita di Purwakarta, ada yang menjanjikan dan sebagainya, itu adalah ulah oknum,” katanya membantah pemberitaan tak benar yang menyebutkan adanya dugaan oknum Pejabat IPDN yang terlibat tak baik dalam rekrutmen praja di Purwakarta.
Tapi secara sistem, ujar dia, Pak Rektor sudah memberikan sistem BETAH ini agar lebih transparan.
“Jadi, tidak mungkin dilakukan kebijakan yang berbeda oleh pejabat di IPDN, karena sistemnya juga sudah bagus,” tutur dia, Rabu (20/9).
Bahkan, sistem penerimaan praja pun sudah mendapatkan penghargaan dari KPK.
“Setiap pelaksanaan tahapan termasuk seleksi, acap kali didampingi KPK dan Polri,” ujarnya.
Terkait dengan isu tentang dugaan oknum pejabat IPDN tak baik, sampai saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi dari Polda Jawa Barat.
Tapi prinsip dari inisialnya, kata dia, yang bersangkutan merupakan oknum yang dulu pernah kerja di IPDN.
Tapi, dia sekarang sudah tidak bekerja di IPDN, kalau tidak salah sudah pindah ke BNPB.
“Itu kalau inisialnya yang disebutkan oleh teman-teman pers,” ujar dia.
“Sampai saat ini kami belum melihat hitam diatas putih dari Polda Jawa Barat soal itu. Dan, belum pernah melihat nama asli yang dituduhkan. Kami tak pernah lihat bukti laporannya dari pihak korban kepada kepolisian,” ujar dia.
“Sangat tidak mungkin kalau bukti lapor itu menyebutkan inisial pasti langsung nama, kami menunggu itu,” ucapnya.
Kalau betul yang dimaksud adalah oknum tersebut, siketahui sejak 2020 juga sudah pindah ke Jakarta, tidak lagi di IPDN.
“Langkah selanjutnya kami dari IPDN akan memberikan klarifikasi kepada temen-temen Pers, bahwa di IPDN tidak ada sistem itu. Kita sudah sepakat dengan sistem betah yang dibuat oleh Pak Rektor sejak 2020. Alhamdulillah sampai sekarang lancar dan tidak ada kasus apapun,” ujarnya.
Menurut dia, sistem transparan berjalan lancar dan mendapatkan pantauan dari pihak berwenang.
“Kemendagri pun memberikan apresiasi kepada Pak Rektor terkait sistem seleksi tersebut,” ucapnya.
“Kami akan mengkonfirmasi kepada Polda Jawa Barat terkait siapa yang dimaksud inisial AZ tersebut,” ucap dia.
Dikatakan, akan dipertanyakan dan kalau memang ada oknum pejabat IPDN yang melakukan hal yang sebutkan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. ***
